KPK Usut Pertemuan TPF Demokrat

Reporter

Editor

Sabtu, 18 Februari 2012 05:44 WIB

TEMPO/ Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan Tim Pencari Fakta Partai Demokrat akan menjadi bagian dari penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut antara lain dibahas ihwal fee proyek Wisma Atlet, yang menyeret dua kader partai, yaitu M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh.

"Semua kesaksian akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin. Hal ini juga untuk memverifikasi pengakuan sejumlah saksi dalam persidangan Nazar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Johan menjelaskan penyelidikan dilakukan bersamaan dengan pengusutan dugaan pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia oleh Nazar. Perkara ini merupakan kasus kedua yang menjerat Nazar. "Jadi semua akan ditindaklanjuti," kata Johan.

Nazar pada persidangan Rabu lalu membeberkan pertemuan sejumlah kader Partai Demokrat di lantai 9 gedung MPR/DPR. Pertemuan itu berlangsung pada 11 Mei 2011. Dalam pertemuan tersebut, Nazar menyebutkan sejumlah koleganya menerima duit dari Angelina Sondakh--akrab disapa Angie.

Namun Angie, yang saat itu menjadi saksi dalam persidangan Nazar, membantahnya. Dia menegaskan itu adalah pertemuan informal dan tidak ada pembicaraan tersebut. Pertemuan diikuti 11 orang, yaitu Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Demokrat), Benny K. Harman, Mahyudin, Mirwan Amir, Ruhut Sitompul, Edy Ramli Sitanggang, Max Sopacua, Didi Irawadi S., M. Nasir, Nazar, dan Angie.

Johan mengatakan KPK tidak bisa menindaklanjutinya dengan serta-merta memanggil para politikus yang disebut itu. Begitu pula saat memeriksa Angie, yang sudah menjadi tersangka kasus Wisma Atlet. KPK, kata Johan, "Harus benar-benar melakukan cross-check atas kebenaran informasi itu."

Jafar Hafsah menyatakan Tim siap memberikan keterangan kepada KPK. "Kami hormati proses hukum yang berjalan. Kalau memang KPK membutuhkan, kami siap," ujarnya kemarin. Namun Jafar menolak berkomentar soal isi pertemuan itu. Meski demikian, dia mengakui pertemuan itu ada. "Kami hanya akan bicara kepada aparat hukum," katanya.

Ruhut Sitompul, kader Demokrat yang hadir dalam pertemuan itu, mengapresiasi tindakan KPK. Menurut dia, langkah ini bisa membuat silang pendapat soal pertemuan tersebut menjadi jelas. Karena itu, dia meminta rekan-rekannya jujur kepada KPK. "Jangan ada yang coba-coba pasang badan," ujarnya.

TRI SUHARMAN | FEBRIYAN | SUKMA



Berita Terkait
Membongkar Dusta Angie
Tim Demokrat Simpan Rahasia Angie-Anas

Dari Innalillahi hingga Kicauan Angelina Sondakh
Nazar Tak Pegang Rekaman Pertemuan TPF Demokrat
Angie Ternyata Pemegang Kartu Bos Besar
Duduk di Sebelah Anas, Mahfud Sindir Politikus Partai Busuk

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya