TEMPO Interaktif, Jakarta:Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setuju menggandeng PT Metropolitan Magnum Indonesia untuk menggalang dana masyarakat berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya, menurut hasil telaah tim KONI, penggalangan melalui Dana Sumbangan Berhadiah Empat Cabang Olahraga bisa menetralisasi judi gelap.Pertimbangan itu termasuk dalam daftar manfaat yang dicantumkan tim penelaah proposal Magnum dalam surat kepada Ketua Umum KONI Agum Gumelar, Agustus 2003. Dua pejabat teras KONI, yakni Sang Suwisma dan Andi Gani Nena Wea, telah meninjau langsung sistem penarikan dana oleh Magnum 4D Berhad, anak perusahaan Magnum Corporation Berhad, yang merupakan bandar lotere terkemuka di Malaysia.Selain bisa menetralisasi judi gelap, masih menurut hasil telaah staf KONI, manfaat lain penggalangan dana di antaranya adalah masuknya modal asing serta penyerapan tenaga kerja. Pemerintah pun disebutkan akan mendapatkan pajak penghasilan cukup besar dan industri-industri pendukung yang bisa membuka lapangan kerja baru bisa tumbuh."PT Metropolitan Magnum Indonesia dapat dinilai sangat profesional dilihat dari manajemen penyelenggaraan yang dilaksanakan secara komputerisasi dan telah masuk penjualan bursa saham tingkat internasional," demikian rumusan hasil telaah yang diperoleh Tempo News Room.Meski begitu, dokumen yang sama mensyaratkan agar sosialisasi dilakukan sebelum izin pemerintah dikeluarkan. Tim pembuat dokumen menggarisbawahi sejumlah kelompok yang harus didekati, yakni Majelis Ulama Indonesia dan para tokoh agama lain, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat yang kritis, wartawan, dan pejabat legislatif serta pemerintahan.Sejauh ini hal-hal itu belum dilakukan, namun izin Menteri Sosial telah dikeluarkan pada 16 Desember 2003. Persetujuan Ketua Umum KONI malah sudah keluar lebih dulu, yakni pada 14 Oktober 2003. Sesuai dengan izin Menteri Sosial, pengundian program itu akan dilakukan mulai 1 Februari 2004 hingga 31 Januari 2005 (Koran Tempo, 14/1).Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Indra Kartasasmita mengakui, Andi Gani dan Nyoman Suwisma telah melakukan studi banding ke Malaysia untuk keperluan itu. "Mereka melihat cara kerja Magnum dan kemungkinan melaksanakannya di sini," ujar Indra. Ia menambahkan, pemberian hadiah kepada penonton pertandingan olahraga sangat diminati masyarakat Malaysia dan akan dicoba diterapkan di Tanah Air.Ketua Komisi Industri dan Bisnis Olahraga KONI Andi Gani Nena Wea secara terpisah menyatakan, ia bersama Nyoman Suwisma meninjau kantor pusat Magnum Corporate Berhad di Malaysia pada Agustus 2003. KONI menerima proposal penawaran penyelenggaraan undian berhadiah dari Direktur Utama MMI Yanto Hendrik dua bulan sebelumnya.Meski begitu, Andi mengaku tidak secara khusus pergi ke Malaysia. "Saya kebetulan akan mengurus bisnis saya di sana. Saya bahkan berangkat tidak bareng Pak Suwisma, dan baru bertemu (dia) di sana," kata putra Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea itu.Di kantor pusat Magnum, Andi mengaku melihat Program Lotere 4 Angka, jualan utama perusahaan itu. Saat itu, ia mengaku menyatakan bahwa program yang sama tidak mungkin dijalankan di Indonesia. Ia meminta modifikasi agar "tidak melanggar peraturan di sini".Dalam kerja sama yang kemudian diteken, menurut Andi, program yang dijalankan hanya semacam door prize di setiap pertandingan olahraga. KONI pun, katanya, hanya bersifat pasif untuk menunggu turunnya izin Departemen Sosial kepada MMI. Ia berkali-kali menegaskan, KONI tidak ikut campur dalam urusan operasional. "Juga, tidak ada pejabat KONI yang terlibat dalam perusahaan itu," katanya.Sementara itu, Ketua DPR Akbar Tandjung menyatakan menyetujui penyelenggaraan lotere penggalangan dana olahraga. Syaratnya, kata Menteri Pemuda dan Olahraga era Orde Baru ini, lotere dilakukan secara terbuka dan hasilnya betul-betul untuk kepentingan olahraga. "Jangan sampai yang untung pengelolanya," kata dia setelah peluncuran situs pribadinya, Rabu malam.Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berbeda pendapat. Menurut dia, belum saatnya penggalangan dana melalui sistem itu di Indonesia. "Kondisi masyarakat kita belum siap, dan program itu bisa menghancurkan mental serta etos kerja. Karena itu, harus kita tolak," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. Fajar WH/Yura Syahrul/Raju Febrian - Tempo News Room