Ketua DPR: Banyak Wartawan Tak Jelas di DPR

Reporter

Editor

Rabu, 15 Februari 2012 03:02 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie ketika hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (20/01). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan peraturan peliputan wartawan di DPR muncul karena banyak wartawan tak jelas nongkrong di DPR. Menurut dia, wartawan tak jelas ini mengganggu pewarta yang serius mencari beritga. "Kawan-kawan di DPR itu terganggu dengan wartawan-wartawan yang tidak jelas," kata Marzuki saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Februari 2012 malam.

Wartawan yang tak jelas, kata Marzuki, tak memiliki waktu liputan yang jelas. Datang dan perginya pun tak diketahui. “Apalagi media yang terbit dua minggu sekali, ngapain nongkrong di DPR terus.”

DPR akan mengeluarkan peraturan tentang tata tertib peliputan pers. Salah satu ketentuannya, wartawan yang boleh meliput di DPR adalah mereka yang memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan Sekretariat Jenderal DPR. Tapi, sejumlah wartawan mengkritik aturan ini karena dianggap berlebihan.

Marzuki menegaskan, peraturan ini untuk perbaikan liputan di DPR. Peraturan ini juga berkaitan dengan apa yang boleh dan tak boleh dilakukan wartawan selama rapat. Ia menilai ada anggota DPR yang tak mau berkomentar tapi tetap dikejar oleh wartawan. “Hargailah, itu kan hak demokrasi,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Peraturan ini, kata Marzuki, sudah dibicarakan oleh pakar pers, Persatuan Radio Nasional dan Aliansi Jurnalis Independen. “Kemarin sudah dipaparkan dan dikomunikasikan oleh wartawan-wartawan lain. Ini belum selesai masih rancangan,” ujarnya. Marzuki mengatakan akan menerima masukan atau keberatan wartawan atas rancangan itu.

AFRILIA SURYANI

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

56 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

56 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya