TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini mengatakan pembubaran aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri merupakan permintaan dari Kementerian. Diah menilai aksi unjuk rasa itu sudah sangat mengganggu. "Karena sudah mencapai 21 hari, bahkan sampai mendirikan WC umum," kata Diah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2012.
Diah mengatakan, permintaan untuk membuat KTP harusnya dilakukan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Ia mengatakan sudah menyampaikan hal ini kepada para pendemo. "Saya sudah fasilitasi mereka dan terus melakukan persuasi, tapi mereka berkukuh," ujar Diah.
Aksi yang lebih dari 20 hari itu, kata Diah, sudah dilaporkan kepada Kapolda Metro dan Gubernur DKI untuk difasilitasi. Diah menilai aksi yang dilakukan di luar kantor Kemdagri itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah DKI Jakarta dan Satpol PP yang harusnya menertibkan pengunjuk rasa. "Sudah kami kirimkan surat laporan itu," kata Diah.
Diah bahkan mengaku sampai menelpon Sekretaris Daerah DKI Jakarta terkait permohonan untuk menertibkan pengunjuk rasa. "Kalau pemerintah daerah tidak melakukan evakuasi, maka kami akan lakukan evakuasi itu sendiri," kata Diah.
Diah juga sudah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta aparat memindahkan para pengunjuk rasa itu. "Akhirnya Menteri meminta kepada Kepala Polisi RI untuk menertibkan unjuk rasa dan dilakukan hari ini. Jadi, itu inisiatif kami karena sudah sangat mengganggu ketertiban," kata Diah.
Soal sikap dari Pemerintah DKI Jakarta, Diah menolak menyatakan bahwa Pemerintah Jakarta lepas tangan. "Kalau media mau bilang begitu terserah, silakan tafsirkan sendiri," kata Diah sambil tersenyum.
Aparat kepolisian dan Satpol PP sendiri akhirnya membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Tanah Merah, Jakarta Utara itu.
DIMAS SIREGAR
Berita terkait
Demonstran Pro-Palestina dan Polisi Bentrok di Kampus AS, Ratusan Mahasiswa Ditangkap
2 hari lalu
Unjuk rasa pro-Palestina di kampus Amerika Serikat berujung rusuh antara polisi dan demonstran.
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem
9 hari lalu
Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza
Baca SelengkapnyaMahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina
9 hari lalu
Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Dukung Palestina Menyebar di Kampus Bergengsi di AS
10 hari lalu
Mahasiswa di sejumlah kampus bergengsi di Amerika Serikat menggelar protes untuk menyatakan dukungan membela Palestina.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
12 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
15 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaGoogle Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
16 hari lalu
Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.
Baca SelengkapnyaEks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres
16 hari lalu
Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK
16 hari lalu
2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup
16 hari lalu
Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya