Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kiri) menyalami sejumlah kader, saat Pelantikan Pengurus Harian dan Rapat Kerja Daerah DPD Partai Demokrat Kalbar di Pontianak Convention Center, Sabtu (28/1). ANTARA/Jessica Wuysang
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengusut dugaan politik uang dalam Kongres Demokrat di Bandung 2010 lalu. Ini ditempuh untuk membuktikan kebenaran dugaan adanya duit suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games yang mengalir ke kongres untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.
"Jika terbukti, tanpa harus menunggu proses hukum, partai sudah bisa mengambil tindakan kepada siapa pun yang melanggar," ujar anggota Dewan Pembina Demokrat, Hayono Isman, di gedung MPR/DPR, Senin, 6 Februari 2012.
Menurut Hayono, sikap tegas terhadap kader Demokrat yang terbukti terlibat politik uang sejalan dengan niat tekad partai yang bersih. Sejak awal, pendiri partai telah menegaskan tidak boleh ada politik uang. "Kami tidak ingin Partai Demokrat hadir dengan proses yang kotor sehingga melahirkan pemimpin yang kotor," ujar dia.
Hayono mengatakan politik uang merupakan pelanggaran serius di Demokrat. Karenanya, tidak akan ada tawar-menawar bagi kader partai yang terbukti melakukan pelanggaran. Di sisi lain, dia menyebutkan DK akan bekerja cepat agar kepercayaan masyarakat kepada partai berslogan "Katakan tidak pada korupsi" ini tidak terus menurun.
Mengenai mengalirnya duit suap Wisma Atlet ke Kongres Demokrat, bekas bendahara partai, Muhammad Nazaruddin, menyatakan total Rp 30 miliar dan US$ 8 juta dialirkan ke Bandung. "Itu untuk mengamankan 325 DPC. Ada yang satu DPC US$ 10 ribu, ada yang US$ 15 ribu, ada yang US$ 20 ribu,” kata Nazar. Menurut dia, ada juga sebagian yang mengalir ke DPC pendukung Andi. "DPC-nya Andi diamankan juga.”
Menurut Hayono, dalam penyelidikan dugaan politik uang ini, Dewan Kehormatan tidak hanya akan menunggu hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, jika hanya menunggu, Demokrat akan terus terombang-ambing karena penyelidikan di KPK yang cenderung lama.
Dia mencontohkan, pengungkapan kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang menghabiskan waktu hingga empat tahun. "Kami tidak mau kasus yang menyeret kader kami ini terus berlarut." Karenanya, dia meminta DK segera menemukan fakta-fakta sehingga ada bukti apakah Anas melakukan pelanggaran atau tidak dalam kongres, lalu melalui kegiatan money politik.
