Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Barkah Patimahu memaparkan hasil survei LSI mengenai turunnya dukungan masyarakat kepada partai Demokrat di Jakarta, Minggu (5/2). Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat semakin turun sejak mencuatnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang menyeret sejumlah nama kader partai biru itu. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Bogor - Mimik muka Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak banyak menyiratkan emosi terpendam. Kata-kata yang dikeluarkan pun diatur. Tetapi "Godfather" partai pemenang pemilu 2004 dan 2009 ini akhirnya mengakui ketidaksukaannya atas popularitas Demokrat yang melorot akibat beberapa kasus dugaan korupsi yang menyeret beberapa kadernya.
Apalagi setelah berbagai survei secara jelas memperlihatkan turun drastisnya popularitas dan kepercayaan masyarakat selama 8-12 bulan terakhir terhadap partai. Survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan penurunan elektabilitas partai Demokrat secara drastis. (Baca: Survei Melorot, Anas Diminta Mundur)
Berbaju batik biru, duduk di tengah pendopo kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Susilo dengan suara bergetar menahan emosi pun menyatakan, "Saya tidak suka mengeluarkan kata-kata ini. Tetapi saya harus hadapi, jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran, fakta adalah fakta," kata dia.
Lagi, ayah dari Agus Harimurti dan Edhie Baskoro pun menyambung lebih baik baginya mengakui situasi yang saat ini sedang menggoncang internal partai Demokrat. "Saya lebih baik mengakui sebagai realitas situasi yang dihadapi partai Demokrat. Ini fakta dan realitas," kata dia.
Pengakuan ini diharapkan Ketua Dewan Pembina menjadi jawaban beragam kegelisahan kader mengenai berkurangnya dukungan rakyat terhadap partai. SBY memerintahkan setiap kader tidak boleh pasif dan membiarkan popularitas turun begitu saja.
"Saya berharap ketua umum, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan seluruh di daerah melakukan penjelasan sebenar-benarnya. Jangan pasif, Jangan tiarap," kata dia.
Pun, para kader diingatkan tidak boleh mengambil sikap atau memberi penjelasan sembarangan. "(Harus) atas dasar fakta, atas dasar yang berlaku di KPK. Dengan demikian akan adil penilaian publik, penilaian rakyat kepada Partai Demokrat," kata dia.
