TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) tentang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia targetnya akan dilakukan pada semester pertama tahun ini. "Praktis, semua hal yang menjadi ganjalan penandatanganan itu sudah dirampungkan melalui beberapa pertemuan pejabat senior kedua negara," ujar Wirajuda usai menghadiri acara kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi ke Jakarta, Kamis (8/1). Dalam jumpa pers usai pertemuan antara PM Malaysia dan Presiden Megawati, Badawi mengungkapkan harapannya agar MoU itu segera ditandatangani demi menyelesaikan berbagai masalah tenaga kerja Indonesia di negara itu. Akan tetapi, dia mengakui ada beberapa masalah yang belum mendapat kata sepakat. Wirajuda menjelaskan sebelumnya ada empat poin yang mengganjal penyelesaian MoU itu, yaitu masalah pemeriksaan kesehatan, biaya transportasi, upah minimum, dan kartu identitas. Sebetulnya, kata Wirajuda, keempat permasalahan tersebut sudah mendapat kata sepakat. Misalnya, biaya transportasi disepakati untuk diserahkan kepada penyuplai dan pengguna tenaga kerja. Demikian juga halnya dengan masalah upah minimum. Artinya, bisa dinegosiasi antara pemakai dan penyuplai, kata dia. Sebelumnya, persoalan upah minimum itu muncul akibat ketiadaan peraturan di negeri itu yang mengatur soal upah minimum secara nasional.Sedangkan permasalahan identitas muncul karena selama ini identitas TKI disimpan oleh majikannya, sehingga menyulitkan TKI bila bermaksud berhenti dari pekerjaannya. Wirajuda mengatakan, akhirnya disepakati bahwa identitas tetap dipegang oleh majikan, namun pada TKI diberikan kartu identitas khusus yang menjadi jaminan bila sewaktu-waktu ada operasi saat mereka berada di luar tempat kerjanya. Deddy Sinaga - Tempo News Room