Pengakuan Kapolri Tak Tuntaskan Masalah  

Reporter

Editor

Kamis, 2 Februari 2012 11:17 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pengakuan Kepala Polisi Republik Indonesia Timur Pandopo mengenai penganiayaan yang dilakukan polisi terhadap kakak beradik Faisal dan Budri belum menjawab inti persoalan masalah. "Masalahnya, apa benar kedua anak tersebut mati bunuh diri," ujar komisioner Komnas HAM, Johny Nelson Simandjuntak, ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Januari 2012.

Komnas HAM masih menduga kedua kakak beradik tersebut mati digantung, bukan karena bunuh diri. "Kalau memang ada kekerasan, mestinya daya tubuhnya lemah, sehingga susah untuk merencanakan aksi bunuh diri."

Kapolri sebelumnya mengakui anak buahnya menganiaya tahanan Budri dan Faisal. "Telah terjadi dugaan penganiayaan terhadap kedua korban oleh oknum," kata Timur dalam laporannya kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 1 Februari 2012.

Atas dugaan penganiayaan itu, menurut Timur, kepolisian telah memproses secara hukum sedikitnya sembilan anggota Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat. Mereka adalah Ajun Komisaris Syamsul Bahri, Inspektur Satu Al-Indra, Ajun Inspektur Dua Irzal, Briptu Andria Novariano, Brigadir Erman Yusra, Bripka Al-Ansyari, Brigadir Johanes, Bripka Jonitar Darma, dan Briptu Arianto Kasim. "Mereka sedang menunggu proses pidana," kata Timur.

Komnas HAM sampai saat ini masih mendalami penyelidikan tentang dugaan digantung kakak beradik tersebut tersebut. "Kami sedang meminta beberapa keterangan terkait dengan dugaan tersebut," ujar Johny. Adapun hal-hal yang diminta oleh Komnas HAM antara lain kain yang digunakan bunuh diri, catatan kriminal Faisal dan Budri, serta penjelasan Kepala Polda tentang sistem penerapan peradilan anak di wilayah kerjanya. "Kami akan lihat apa benar kain itu kuat menahan tubuh."

Bila data yang dibutuhkan Komnas HAM sudah diterima lengkap, barulah Komnas HAM siap berdebat dengan pihak kepolisian mengenai perbedaan pendapat ihwal kematian Faisal-Budri. "Senin lalu kami kirim secara tertulis permintaan tersebut ke Polda," ujar Johny

ANANDA PUTRI


Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya