TEMPO.CO , Jakarta:Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menegaskan pertemuan internal di kantor Demokrat di Kemayoran, 23 Januari lalu tidak membahas pelengseran Anas Urbaningrum dari kursi ketua. Lagipula, kata Mubarok, pelengseran ketua umum partai berlambang mercy itu sangat sulit dilakukan.
"Harus sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, etika tertulis, serta hukum," kata Mubarok saat dihubungi melalui telepon selulernya,Selasa 31 Januari 2011. "Semua menyadari tidak mudah mengganti ketua."
Mubarok mencontohkan salah satu klausul yang menyebutkan penggantian ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) harus berdasarkan usulan dua per pertiga dewan pembina serta lima puluh persen dewan pimpinan daerah (DPD). Hingga saat ini, kata dia, belum satu pun DPD maupun dewan pembina yang mengusulkan penggantian Anas.
Belum lagi, Mubarok melanjutkan, klausul yang menyatakan bahwa ketua partai harus mundur bila berstatus tersangka. Sementara status Anas dalam kasus suap wisma atlet SEA Games, Palembang tidak ada. "Terus syarat mana yang dipenuhi? Capek lah kalau mengikuti gendang orang lain."
Isu pelengseran Anas dari ketua Demokrat berhembus setelah namanya terus disebut-sebut dalam sidang kasus wisma atlet dengan terdakwa M Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Demokrat. Nazaruddin maupun saksi lainnya seperti Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis menyebut-nyebut keterlibatan Anas dalam perusahaan Nazaruddin.
Adjeng Ratna Sumirat, Anggota Dewan Pembina Demokrat menyatakan pertemuan di Kemayoran itu membahas posisi Anas. Dewan pembina menginginkan agar Anas segera dilengserkan dari partai.
Menurut Mubaroq, isu pelengseran Anas hanyalah dibuat oleh orang-orang di luar partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Internal partainya sendiri tidak pernah membahas masalah pelengseran mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.
Ia kembali menegaskan pertemuan di Kemayoran yang juga dihadirinya itu hanya membahas mengenai tantangan partai ke depan. Solusi-solusi dirumuskan agar partai berwarna biru itu bisa tetap eksis di panggung politik Indonesia.
"Memang Pak Anas di sebut-sebut tapi kan itu secara umum, tidak ada spesifik mengenai pelengseran," ujar dia.
