TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Agus Suhartono memastikan akan mengutamakan pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dari produksi dalam negeri. "Ada aturannya. Kalau bisa diproduksi dalam negeri, harus di dalam negeri," ujar Agus di gedung MPR/DPR, Senin 30 Januari 2012.
Agus menjelaskan pembelian alutsista dalam negeri diutamakan untuk produk yang sudah bisa diproduksi industri lokal. Apabila alutsista yang dibutuhkan belum bisa diproduksi sendiri akan diupayakan produksi bersama sekaligus alih teknologi dari luar negeri. "Kalau tidak bisa juga, baru beli dari luar negeri," ujar Agus.
Pengutamaan alutsista dalam negeri ini juga berlaku untuk pembelian tank berat yang kini sedang direncanakan TNI. Saat ini pembelian tank berat masih merujuk ekspor karena belum ada industri lokal yang bisa memproduksi tank berat. Sedangkan produsen tank lokal, PT Pindad, baru mulai merancang pembuatan tank menengah. "Bagus sekali kalau bisa (buatan) dalam negeri," tutur Agus.
Sementara itu Komisi I DPR masih meminta penguatan alutsista tetap memprioritaskan produk dalam negeri. Alasannya, belanja alutsista dalam negeri akan meningkatkan perekonomian lokal. "Kalau dari postur anggaran kami ingin pos belanja alutsista ini punya multiplier effect bagi Indonesia," ujar Ketua Komisi Pertahanan, Mahfud Siddiq.
Mengenai rencana pembelian tank berat ini Agus meyakinkan saat ini TNI dan Kementerian Pertahanan belum memutuskan produksi tank yang akan dibeli. Selain tank Leopard buatan Jerman, TNI juga masih mempertimbangkan pembelian tank T-90 buatan Rusia dan Bulat buatan Ukraina. "Kalau mau beli peralatan itu kan ada opsinya, banyak opsi, ada A, B, C. Semuanya digelar lalu mana yang cocok itu baru dibeli," dia menuturkan.
IRA GUSLINA
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca Selengkapnya