TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) DKI Jakarta mengindikasikan kegiatan gerak jalan dalam memperingati HUT di Jakarta, Minggu (4/1), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah melanggar aturan kampanye. "Temuan kami jelas, mereka melewati jalan protokol dan mengibarkan bendera partai politik," kata anggota Panwaslu Cholil Navis anggota, di Media Center Komisi Pemilihan Umum, Senin (5/1).Padahal, sebelumnya pihak Panwaslu DKI sudah menyampaikan beberapa hal yang tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi, seperti mematuhi Undang Undang yang berlaku, tidak melewati jalan protokol, tidak boleh mengibarkan atribut partai di wilayah publik, tidak boleh ada yel-yel yang berbau kampanye, tidak boleh ada ajakan pada masyarakat untuk mencoblos, serta menjaga ketertiban umum dan kebersihan. "Gerak jalan itu masuk kampanye, karena dalam UU Pemilu khususnya pasal 72 bagian huruf h, adakegiatan lain yang tidak melanggar aturan perundang-undangan, artinya banyak sekali medium-medium yang bisa digunakan Parpol untuk melakukan kampanye dirinya, tanda gambar maupun orang-orangnya," kata Topo Santosa, anggota Panwaslu lainnya. Walau demikian, Ketua Umum PPP Hamzah Haz membantah, partainya mencuri start kampanye lewat acara gerak jalan santai. "Itu murni gerak jalan dan tidak disertai pidato politik. Jadi, silahkan saja Panwaslu memproses itu. Nanti Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta yang akan menjelaskan," kata wakil presiden itu, sebelum mengikuti sidang kabinet di gedung utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/1). Hamzah menegaskan, kegiatan itu bukan pelanggaran Pemilu. Alasannya, acara itu diselenggarakan dalam rangka menyambut ulang tahun partai yang jatuh pada 5 Januari. "Jelas memakai atribut partai, ini kan ulang tahun partai. Jelas mengerahkan massa. Masak gerak jalan kosong, tidak ada orang?" tanya Hamzah balik. Deddy Sinaga, Muhamad Fasabeni - Tempo News Room