Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengatakan proyek renovasi ruangan Banggar sudah diusut KPK dengan adanya laporan yang diterima pada Ahad lalu. "Sekarang masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan," kata Johan.
Proyek ruang Banggar menjadi sorotan masyarakat karena dinilai teramat mahal. Badan Kehormatan DPR sudah memeriksa beberapa pihak dan memutuskan akan melakukan konfrontasi dengan tiga kubu yang terlibat, yaitu Sekjen DPR, Banggar, dan Badan Urusan Rumah Tangga. Namun mereka berkelit.
Ketua Banggar DPR Muhammad Prakosa menyebutkan usulan renovasi datang dari Banggar. "Yang jadi masalah adalah biaya terlalu tinggi dengan ruangan yang tidak begitu mewah," katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan sejumlah proyek internal DPR yang diduga berpotensi dikorupsi, termasuk renovasi ruang Badan Anggaran senilai Rp 20,3 miliar, Jumat, 20 Januari 2012 kemarin.
I WAYAN AGUS PURNOMO | M ANDI PERDANA | RUSMAN PARAQBUEQ
Terungkapnya berbagai modus korupsi dari perencanaan anggaran sampai proses pelaksanaan APBN atau APBD sejatinya karena penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) atau performance based budgeting. Pada intinya, ABK merupakan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil (output) dan kemanfaatan (outcome) dari setiap rupiah uang negara/daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan pemerintah pusat/daerah.
