Tentara Thailand berjaga-jaga di perbatasan antara Kamboja dan Thailand dekat kuil Preah Vihear, (17/10). Malaysia akan menjadi mediator dalam perundingan mengenai perbatasan yang diperebutkan oleh kedua negara tersebut. (AP Photo/Heng Sinith)
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan TNI akan mengirim pasukan perdamaian ke perbatasan Kamboja-Thailand yang disengketakan kedua negara. Menurut Agus, pengiriman pasukan itu karena sudah ada persetujuan antara dua negara.
"TNI akan hadir sebagai observer di perbatasan kedua negara itu," kata Agus usai rapat pimpinan dengan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2012.
Saat ini Kamboja dan Thailand setuju dengan kehadiran pasukan perdamaian Indonesia di perbatasan mereka sepanjang 4,6 kilometer. Menurut Agus, yang masih menjadi pembahasan adalah bagaimana kerangka kerja (TOR) pasukan perdamaian itu di perbatasan. "Intinya perbatasan yang akan dijaga sejauh 4,6 kilometer," ujar Agus.
Selain pasukan TNI, perbatasan itu masih diawasi pasukan Kamboja dan Thailand. "Keberadaan pasukan perdamaian Indonesia juga sudah diminta oleh pemimpin ASEAN yang sekarang," kata Agus. Menurut dia, keberadaan pasukan perdamaian Indonesia sebetulnya sudah diminta tahun lalu. Permintaan itu dilakukan karena ketika konfik itu terjadi, Indonesia sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN.
Namun saat itu, kata Agus, baru Kamboja yang menyetujui keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di bawah PBB. "Thailand saat itu menolak karena sedang terjadi pergantian kekuasaan," ujarnya.
Menurut Agus, pasukan TNI sudah dikirim paling lambat Mei. Saat ini pasukan perdamaian itu sedang mempersiapkan diri di Sentul, Jawa Barat.
Konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand terjadi pada Januari 2011 lalu. Konflik itu dipicu sengketa lahan perbatasan sejauh 4,6 kilometer di sekitar Kuil Preah Vihear antara kedua negara. Thailand dan Kamboja mengklaim lahan di sekitar kuil yang tahun 2008 lalu ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh PBB.
