TEMPO.CO, Jakarta - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) merampungkan penyelidikan kasus kekerasan yang terjadi di Mesuji, Lampung, dan Sumatera Selatan. Juru bicara TGPF, Indriaswati Dyah Saptaningrum, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi sebelum menyerahkan hasil rekomendasi kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Ini masih kami rapatkan hasilnya. Draf sudah ada, tapi masih menunggu keputusan semua anggota. Mengenai materi draf, belum bisa kami ungkapkan sekarang,” kata Indri, Senin pagi, 16 Januari 2012.

Indri menolak menjelaskan apakah rekomendasi yang dirumuskan tim pimpinan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana kali ini sudah lebih teknis. Sebab, sebelumnya, sejumlah kalangan menyesalkan rekomendasi awal TGPF terlalu normatif dan tidak bisa digunakan menyelesaikan masalah.

Pada 2 Januari lalu, TGPF menyodorkan enam butir rekomendasi sementara ke Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menuntaskan insiden sengketa lahan antara perusahaan dan warga yang menewaskan sembilan orang. Rekomendasi tersebut antara lain mendorong percepatan proses hukum atas para pelaku utama yang menyebabkan korban jiwa di tiga wilayah. Kedua, memberi bantuan hukum kepada para tersangka agar prosesnya berjalan adil, serta mengupayakan perlindungan saksi, pelapor, atau korban yang terkait dengan kejadian ini.

Rekomendasi ketiga, memberi bantuan pengobatan penuh kepada korban-korban yang sedang menjalani perawatan. Keempat, mengantisipasi kemungkinan adanya penyebaran tenda di wilayah yang sedang ada masalah, khususnya di Register 45.

Kelima, melakukan penegakan hukum kepada para spekulan tanah yang memanfaatkan situasi, khususnya di Register 45. Keenam, terkait dengan penggunaan tenaga pengamanan swasta, perlu dilakukan evaluasi mengenai standar dan kualitas kerjanya.

Enam butir itu dinilai anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, terlalu normatif dan terkesan cari aman.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar juga mengaku tak puas dengan rekomendasi TGPF. TGPF, menurut dia, seharusnya memberi solusi praktis untuk konflik agraria di Mesuji.

TGPF dibentuk pada awal Desember tahun lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai respons atas laporan Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi dan warga Mesuji ke Dewan Perwakilan Rakyat. Saurip di Senayan memaparkan adanya kekerasan antara warga Mesuji dan pihak perusahaan sawit. Peristiwa kekerasan itu terekam dalam video.

ISMA SAVITRI