Polri Gudangkan 9.796 Senjata Api  

Reporter

Editor

Minggu, 15 Januari 2012 17:16 WIB

ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan telah menggudangkan 9.796 pucuk senjata api sejak 2005 sampai sekarang. Aparat juga telah mengungkap 139 kasus senjata api ilegal pada 2011.

Dari 9.796 pucuk senjata yang telah digudangkan, sebanyak 1.362 pucuk merupakan senjata api peluru tajam, 5.607 senjata karet, dan 2.867 pucuk senjata api peluru gas.

“Semua senjata api digudangkan karena ada ketentuan untuk menggudangkan senjata api (senpi), kecuali untuk olahraga Perbakin,” ujar Kadiv Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution kemarin.

Meskipun demikian, Polri belum bisa memastikan apakah jumlah senpi yang digudangkan sudah sesuai dengan pemberian izin kepemilikan senpi pada masyarakat. “Apakah jumlah penggudangan senjata sesuai dengan pemberian izin kepemilikan, masih dalam pengecekan aparat,” ujar Saud.

Dari 139 kasus penggunaan senjata api ilegal pada 2011, sebanyak 32 kasus terungkap dari pencurian dan kekerasan, 57 terungkap dari kasus penyalahgunaan senjata, 29 dari temuan penggunaan senpi ilegal, dan 61 kasus terungkap dari penangkapan orang yang kebetulan menggunakan senpi.

Sebagai perbandingan, pada 2010, Polri mengungkap 73 kasus senpi ilegal dari pencurian dan kekerasan, 24 kasus dari penyalahgunaan senjata api, 29 dari temuan senpi ilegal, dan 11 kasus dari penangkapan orang yang kebetulan menggunakan senpi. Dari periode 2009-2011, kasus pencurian dan kekerasan yang menggunakan senjata api ilegal mencapai 174 kasus, sementara penyalahgunaan senpi ilegal mencapai 142 kasus. Kasus temuan senpi mencapai 76 kasus dan kasus penangkapan orang yang kebetulan menggunakan senpi mencapai 61 kasus.

ANANDA W. TERESIA

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

20 menit lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

14 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

20 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya