Albert Janji Bantu SBY Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu  

Reporter

Editor

Selasa, 10 Januari 2012 12:56 WIB

Sejumlah mahasiswa dan pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi damai keprihatinan kasus kekerasan Bima di Bunderan HI, Jakarta, Sabtu malam (24/12). ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta -- Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Albert Hasibuan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hukum menggantikan Jimmly Asshidiqqie. Albert berjanji membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan kasus-kasus yang terkait masalah HAM masa lalu di Tanah Air.

"Saya memperhatikan HAM di masyarakat banyak pelanggaran, baik dilakukan oleh aparat maupun dilakukan masyarakat sendiri yang dinamakan pelanggaran HAM secara horizontal," kata Albert usai dilantik di Istana Negara, Selasa, 10 Januari 2012." Maka, saya akan jadikan masalah HAM sebagai catatan saya untuk kemudian saya berikan nasehat ke Presiden bagaimana masalah HAM bisa diselesaikan."

Menurut Albert, hingga kini ada semacam beban sejarah yang belum diselesaikan terkait masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Ditambah lagi masalah lain yang masih kompleks. yaitu penegakan hukum yang belum berjalan dengan baik. "Rule of law tidak berlaku dengan baik. Kita perhatikan banyak yang masyarakat bawah justru terbelit hukum. Kalau kita mau teliti, banyak penyebabnya," kata dia.

Sebagai salah satu anggota Wantimpres, Albert akan memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden terkait masalah-masalah hukum yang akan menjadi kekuatan bagi Presiden SBY dalam kepemimpinannya menyelenggarakan pemerintahan.

"Jadi, saya merencanakan kalau bisa berhasil masalah HAM pada masa lalu itu kita selesaikan. Karena Presiden pada waktu saya dipanggil ke Cikeas mengatakan beliau sampai 2014 diharapkan (pelayanan) masyarakat berlangsung dengan baik, masyarakat akur, dan bebas dari beban sejarah," ujarnya.

Albert merupakan mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dua periode yaitu 1993-1998 dan periode 1998-2002. Saat menjadi anggota Komnas HAM, Albert pernah menjadi Ketua Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timtim (1999), KPP HAM Abepura (2000), Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (2001).

MUNAWWAROH

Berita terkait

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

3 hari lalu

Apa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.

Baca Selengkapnya

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

5 hari lalu

AS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?

Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Baca Selengkapnya

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

6 hari lalu

Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM

Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".

Baca Selengkapnya

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

6 hari lalu

AS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!

PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

13 hari lalu

TNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?

TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?

Baca Selengkapnya

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

13 hari lalu

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

14 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

21 hari lalu

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

24 hari lalu

Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.

Baca Selengkapnya

Ketika Gedung Putih Ditanyai soal Pelanggaran Hukum Israel, Ini Jawabannya

24 hari lalu

Ketika Gedung Putih Ditanyai soal Pelanggaran Hukum Israel, Ini Jawabannya

Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyangkal bukti kejahatan Israel dan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Baca Selengkapnya