TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sekretariat Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Endang Kusumadjadi mengatakan tiga calon pendaftar yang berasal dari partai politik telah dinyatakan gugur. ”Saat ini, dari 513 pendaftar calon KPU dan 254 Bawaslu, baru terlihat tiga orang dari partai politik yang mendaftar calon KPU dan Bawaslu,” ujar dia di kantornya, Jumat, 6 Januari 2012.
Endang mengatakan Tim Seleksi mengetahui mereka anggota partai politik berdasarkan berkas. ”Kami juga mencari informasi melalui sumber dari Internet,” ujarnya. Namun ia enggan memberitahukan dari partai politik mana ketiga orang tersebut.
Menurut dia, anggota partai politik yang mendaftar akan dieliminasi karena tidak memenuhi persyaratan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. ”Boleh mendaftar asal sudah tidak menjadi anggota partai politik dan harus dibuktikan dengan surat keputusan dari pengurus pusat,” ujarnya.
Mahkamah Konstitusi pada 4 Januari lalu mengabulkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Untuk menciptakan pemilu yang mandiri, Mahkamah menilai para anggota Komisi Pemilihan Umum bebas dari keanggotaan partai selama lima tahun. "Lima tahun dinilai patut dan layak karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilu," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi M. Mahfud Md. dalam putusannya.
AFRILIA SURYANIS
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
11 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
14 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaDisebut Terafiliasi PDIP, Hakim MK Saldi Isra Tunggu Putusan MKMK
48 hari lalu
Hakim Saldi Isra angkat bicara usai dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsumen atas tudingan terafiliasi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
51 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
57 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaSegini Harta Kekayaan Arsul Sani yang Dilantik Jadi Hakim Konstitusi
18 Januari 2024
Mantan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani dilantik menjadi Hakim Konstitusi
Baca Selengkapnya