“Mereka itu turis dari Jakarta. Karena mereka datang hanya untuk membuka jalan bagi Megawati untuk datang ke sini. Jadi tidak ada hasil apapun terhadap masyarakat Aceh,” kata Sofyan yang dihubungi lewat telepon seluler, Rabu (22/8). Menurut Sofyan, kedatangan para menteri itu justru semakin menguatkan Inpres Nomor 4 dan menambah pasukan yang lebih banyak ke Aceh. “Ini jelas bertentangan dengan keinginan masyarakat dan GAM sendiri,” Sofyan melanjutkan.
Sejumlah menteri bidang Polam dan Kesra berkunjung ke Aceh hari ini. Seperti dikatakan Menko Polkam Bambang Susilo sebelumnya di Jakarta, kunjungan itu untuk melihat dari dekat situasi di daerah tersebut, dan mencari upaya-upaya untuk menyempurnakan langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah Aceh, yang tertuang dalam Inpres No 4/2001.
Sejumlah menteri yang mengunjungi tanah Serambi Mekkah itu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, Menko Kesra Yusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pemukiman dan Prasarna Wilayah Soenarno, Menteri Negara Koperasi dan UKM Ali Marwan Hanan, Kepala BIN Hendropriyono, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, Panglima TNI Widodo AS, Kapolri Surojo Bimantoro.
Setelah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, ulama dan pemuda Aceh serta agenda lainnya, rombongan menteri itu menuju ke Lhokseumawe, Aceh Utara. Selanjutnya, dikabarkan rombongan menteri itu bertolak ke Jakarta dari Bandar Udara Malikussaleh, Lhokseumawe. Di Lhokseumawe sendiri, para pejabat itu dipeusijuek (ditepung-tawari) oleh tokoh masyarakat didampingi Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan Bupati Aceh Utara Tarmizi A Karim.
Susilo Bambang Yudoyono di hadapan Gubernur, sejumlah bupati di Aceh, para ulama, tokoh pemuda dan masyarakat setempat mengatakan, Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam yang telah disahkan pemerintah tidaklah menjadi satu-satunya solusi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus Aceh. “Tapi dengan NAD itu akan terbuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri,” kata Susilo.
Ia menjelaskan, pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Megawati menaruh perhatian yang ssangat besar bagi penyelesaian kasus Aceh dengan jalan damai. Karena itu, ia mengharapkan banyak masukan dari pemuka dan tokoh masyarakat Aceh untuk disampaikan kepada pihaknya guna dielaborasi dan disampaikan kepada Presiden. (zainal bakri/mis/ant)
