TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Perempuan menilai Hari Ibu, 22 Desember 2011, telah tergerus maknanya menjadi sekadar perayaan jasa seorang ibu di ranah domestik. Padahal maknanya lebih dari itu.
"Peringatan Hari Ibu saat ini cenderung melupakan makna sejarahnya," kata Neng Dara Affiah, Komisioner Komnas Perempuan Bidang Pendidikan, di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2011.
Sejatinya, menurut Dara, perayaan Hari Ibu pada 22 Desember mempunyai makna peran perempuan di ranah yang lebih luas. Bermula pada 1928, sejumlah organisasi perempuan berkumpul dan melakukan Kongres Perempuan Pertama. Kongres yang dihadiri seribu orang itu mendeklarasikan perjuangan melawan kolonialisme, memikirkan konsep negara-bangsa, dan merupakan titik tolak Era Kebangkitan Nasional. Peran penting inilah yang sering dilupakan oleh sejarah bangsa dan generasi berikutnya.
"Saat ini, seolah-olah perempuan dan ibu tidak memiliki kontribusi signifikan dalam gerakan kebangkitan nasional dan pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa," katanya.
Dalam konteks kekinian, Dara menilai penghargaan terhadap kaum ibu berarti membebaskan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Realitasnya, kata Dara, para istri dan ibu belum terbebaskan dari kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.
ISMA SAVITRI
Berita terkait
Politikus Senior PDIP Tumbu Saraswati Tutup Usia
6 hari lalu
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan aktivis pro demokrasi, Tumbu Saraswati, wafat di ICU RS Fatmawati Jakarta pada Kamis
Baca SelengkapnyaBeredar Video Seorang Suami Diduga Sekap Istri di Kandang Sapi, Komnas Perempuan Bilang Begini
41 hari lalu
Beredar video yang memperlihatkan seorang istri diduga disekap di kandang sapi oleh suaminya di Jember, Jawa Timur. Komnas Perempuan buka suara.
Baca SelengkapnyaPuan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan
54 hari lalu
Sejumlah gagasan yang disampaikan Puan diadopsi pada joint statement di KTT Ketua Parlemen Perempuan.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day Jogja 2024, Srikandi UGM: Rebut Kembali Hak Perempuan yang Tidak Diperjuangkan Pejabat Negara
54 hari lalu
Peringatan International Women's Day Jogja 2024, Ketua Divisi Aksi dan Propaganda Srikandi UGM sebut mengusung tema "Mari Kak Rebut Kembali!"
Baca SelengkapnyaKorban Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila Tidak Mendapat Perlindungan dan Komunikasi dari Kampus
54 hari lalu
Amanda Manthovani, pengacara 2 korban kekerasan seksual diduga oleh Rektor Universitas Pancasila nonaktif mengaku tak ada perlindungan dari kampus.
Baca SelengkapnyaKomnas Perempuan Minta Polisi Patuhi UU TPKS Saat Usut Dugaan Kekerasan Seksual Rektor Universitas Pancasila
59 hari lalu
Komnas Perempuan mendorong polisi mematuhi UU TPKS dalam mengusut perkara dugaan kekerasan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila.
Baca SelengkapnyaDugaan Kekerasan Seksual di Universitas Pancasila , Komnas Perempuan Minta Rektor Tak Laporkan Balik Korban
3 Maret 2024
Komnas Perempuan meminta Rektor Universitas Pancasila tidak melaporkan balik korban dugaan kekerasan seksual.
Baca SelengkapnyaKasus Pelecehan Seksual Diduga oleh Rektor Universitas Pancasila, Komnas Perempuan Dorong Polisi Gunakan UU TPKS
27 Februari 2024
"Komnas Perempuan mengapresiasi keberanian perempuan pelapor/korban untuk bersuara."
Baca SelengkapnyaPolisi Mulai Penyelidikan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Pimpinan Universitas Pancasila
24 Februari 2024
Polisi sedang menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila di lingkungan kampus.
Baca SelengkapnyaDebat Capres: Anies Baswedan Soroti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catcalling dan Upah Setara Pria dan Wanita
6 Februari 2024
Anies Baswedan soroti persoalan isu perempuan saat debat capres soal catcalling, pemenuhan daycare, kekerasan terhadap perempuan, dan upah setara
Baca Selengkapnya