TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan akan menyelidiki dugaan keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dalam kasus Mesuji. Termasuk jika ada aparat yang ternyata juga menjadi anggota PAM Swakarsa. "Itu termasuk yang juga akan diselidiki, apakah bener ada aparat di situ," ujarnya di kantor presiden, Jakarta, Jumat 16 Desember 2011.
Menurut Djoko, jika benar ada aparat yang terlibat tentu akan segera diketahui dari seragam yang dia gunakan. "Kalau memang ya, ada namanya (di baju seragam), kesatuannya, gampang. Tinggal tangkap saja, dihukum kalau bersalah," kata dia.
Sedangkan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan pembentukan pengamanan swakarsa sama halnya dengan pengamanan di lingkungan permukiman. "Kalau ada yang seperti itu ya polisi bantu, artinya polisi tidak berpihak. Masalahnya, polisi datang terus diserang. Jadi semua fakta, kami siap mendukung dan akan melihat konteks di lapangan secara langsung," ujarnya.
Pradopo menegaskan bahwa pihaknya tak melakukan pembiaran terkait dengan kasus Mesuji. "Polisi datang ke situ kan justru tidak melakukan pembiaran. Ini ada orang ribut-ribut antara masyarakat dan perkebunan, polisi datang, berarti kan polisi tidak membiarkan itu," ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Untuk menindaklanjuti masalah ini, pemerintah telah membentuk tim gabungan yang berasal dari beberapa unsur. Di antaranya Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasonal HAM, kepolisian, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah tokoh masyarakat Sumatera Selatan dan Lampung. Tim gabungan ini dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.
MUNAWWAROH
Berita terkait
Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar
6 Februari 2024
Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur
23 Januari 2024
Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat
Baca SelengkapnyaMahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat
21 Januari 2024
Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga
8 Desember 2023
Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca SelengkapnyaKonflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa
7 Oktober 2023
Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.
Baca SelengkapnyaBentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan
5 September 2023
olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan
Baca SelengkapnyaSengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar
29 Agustus 2023
Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi
31 Juli 2023
Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.
Baca SelengkapnyaKronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan
27 Juni 2023
Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.
Baca SelengkapnyaWarga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah
27 Juni 2023
Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.
Baca Selengkapnya