TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Tim Pengarah Rapat Kerja Nasional I PDIP Andreas Pareira mengatakan partainya akan melakukan langkah antisipasi kecurangan pemilu sejak dini.
Berbagai langkah antisipasi ini akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat kerja kali ini. "Kami ingin mengantisipasi agar kejadian 2009 tidak lagi terulang," ujarnya kepada wartawan di Restoran Bumbu Desa, Ahad malam, 11 Desember 2011.
Acara rakernas yang berlangsung di Hotel Harris Bandung ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 1.200 orang kader PDIP seluruh Indonesia. Selain dihadiri seluruh pengurus DPD dan DPC se-Indonesia, seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP juga hadir.
Dalam acara pembukaan, beberapa tokoh partai lain juga diperkirakan akan hadir. "Di antaranya Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera dan Ketua Umum Gerindra," ujarnya.
Acara yang berlangsung 11-14 Desember ini rencananya akan membahas tiga agenda utama. "Pertama evaluasi program kerja, kedua penyusunan program kerja 2,5 tahun ke depan dan ketiga analisis dan antisipasi situasi politik ke depan," ujar Andreas.
Ia mengatakan partainya akan mengantisipasi lebih dini kecurangan pemilu terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk kepentingan partai yang saat ini berkuasa.
Belajar dari pengalaman 2009 lalu, ujarnya, dua tahun menjelang pemilu, APBN kerap dijadikan sarana untuk melakukan pencitraan politik dan sumber dana kampanye. "Program seperti PNPM Mandiri dan Bantuan Langsung Tunai itu merupakan contoh money politics yang terlegalisasi," ujarnya.
Untuk program kerja dua tahun ke depan, Andreas mengatakan partainya dalam jangka pendek berencana segera menyelesaikan penyaringan calon legislatif untuk Pemilu 2014. "Sehingga akhir 2012 kami harapkan kami sudah punya Daftar Caleg Sementara," ujarnya.
Untuk itu, ia mengatakan, PDIP akan membahas soal mekanisme penetapan calon legislatif. "Kami akan membahas seperti apa mekanismenya, bagaimana komposisi antara pengurus struktural DPD dan DPC dengan kader atau simpatisan yang memang memiliki kemampuan, modal dan popularitas sebagai caleg," tuturnya.
Pembahasan ini, menurutnya, penting terkait usulan PDIP dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berjalan di DPR. PDIP sendiri mengusulkan untuk menggunakan sistem proporsional tertutup. "Keputusan untuk mengusung sistem ini sudah diputuskan dalam kongres di Manado yang lalu," ujarnya.
Ia mengatakan, mekanisme rekrutmen diperlukan untuk memastikan tidak ada gejolak di tingkat bawah. "Karena dengan sistem seperti ini, pengurus struktural merasa bahwa mereka yang lebih berhak untuk menjadi caleg, sementara kader nonpengurus struktural yang punya kemampuan juga merasa kesempatan mereka akan tertutup," ujarnya.
Karena itu, ia melanjutkan, PDIP akan membahas mekanisme terbaik yang akan digunakan dalam pencalegan. "Salah satu model yang bisa digunakan seperti sistem konvensi kecil-kecilan di internal," ujarnya.
FEBRIYAN
