TEMPO Interaktif, Depok -Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menilai era reformasi tidak lebih baik dibandingkan dengan era kepemimpinan Soeharto di masa Orde Baru. Salah satunya dalam hal penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. "Kita melakukan reformasi lebih jelek dari Pak Harto," katanya di Balai Sidang Universitas Indonesia, Kamis, 8 Desember 2011.

Mahfud menegaskan bahwa lima presiden setelah Soeharto tak mampu mewujudkan birokrasi bersih. Di era Susilo Bambang Yudhoyono pun tak ada perubahan, bahkan semakin parah.

“Pak Harto, yang pemerintahannya korup saja, berani melakukan langkah tegas untuk berantas korupsi di bea cukai. Sekarang reformasi sudah lima presiden. BJ Habibie tak ada perubahan. Gus Dur tindak sana tindak sini juga tak berubah, Megawati pun mengeluh. Apalagi SBY, ada 15 agenda tetap tak ada perubahan," ujarnya.

Menurutnya, kita harus merasa bersalah kepada Soeharto karena telah menurunkannya karena takut korupsi, padahal kita gagal dan lebih parah. "Apa tidak merasa berdosa pada Soeharto?" tanya Mahfud pada seluruh hadirin.

Menurut Mahfud, saat ini banyak pengusaha terpaksa menjadi penyuap. Hal itu terjadi karena birokrasi yang mau disuap. “Untuk mengurus apa pun dibayar mahal,” katanya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Wali Kota Solo Joko Widodo mengatakan bahwa ia sangat optimistis birokrasi bersih bisa dicapai. Pihaknya telah menerapkan birokrasi bersih di Surakarta. Yakni dalam hal pelayanan publik seperti KTP, IMB, dan SIUP.

“Awalnya harus sebulan dua bulan urus KTP, tergantung amplopnya, tapi saya panggil programmer bisa hanya satu jam urus KTP, begitupun SIUP hanya satu hari, IMB hanya enam hari, kalau sudah seperti ini, tak akan ada lagi kesempatan memberi amplop, ruangan pun kami bikin seperti bank serba terbuka,” Kata Jokowi, sapaan akrabnya.

Joko juga mengatakan sudah banyak memecat pejabat lurah atau dinas yang tak memiliki niat untuk mewujudkan birokrasi bersih. "ada empat yang tidak setuju, besoknnya saya pecat," katanya.

Joko merasa ironis jika melihat praktek pemerintah yang menggusur rumah warga, apalagi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membiasakan budaya kekerasan saat menggusur. "Pol PP dibentuk untuk memukul orang, itu bukan zamannya" katanya. "Intinya, kita harus mensejahterakan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila. Menggusur dengan kekerasan itu tidak mensejahterakan” tambah joko.

ILHAM