TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan sudah memberikan data pegawai negeri sipil (PNS) muda dengan nilai rekening miliaran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sudah (diserahkan). Ini kan bukan hal baru, tapi ini kan cerita yang berkembang sejak lama. Kalau masuk ke PPATK berarti ada dana yang di luar kewajaran, artinya di luar behaviour ke rekeningnya," katanya di sela "Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Rabu 7 Desember 2011.
Ketidakwajaran itu bukan cuma soal berapa besaran angka di rekening. Ia mencontohkan seorang pegawai dengan gaji Rp 3 juta per bulan, tapi setiap bulan mendapat pemasukan antara Rp 10-25 juta. "Tentu tidak wajar," ujarnya.
Apalagi kalau pegawai itu mempunyai simpanan yang begitu banyak. "Sampai misalnya miliaran, itu sudah tidak jelas."
Agus mengatakan tidak bisa menjelaskan secara spesifik PNS di mana saja yang dia maksud. Ia hanya memastikan hal ini sudah disampaikan kepada para penegak hukum. Data ini, kata dia, nanti akan terbuka di tingkat sidang praperadilan.
Ia juga tidak bisa memberikan detail tentang rekening-rekening yang mencurigakan itu. "Yang penting itu sebetulnya PPATK sudah melontarkan isunya. Coba teman-teman cari follow up-nya supaya ada tindak lanjutnya ke KPK, Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, kejaksaan," ucap Agus menjelaskan.
KARTIKA CANDRA
Berita terkait
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
4 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
6 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
6 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
10 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
11 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
11 jam lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda
14 jam lalu
Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR
15 jam lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
18 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai
22 jam lalu
"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya