TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengusulkan sejumlah solusi kepada Mabes Polri untuk mengatasi masalah kekerasan di Papua. Usulan ini diberikan saat Kontras mendatangi Mabes Polri untuk membahas beberapa temuan pelanggaran hak asasi manusia terkait peristiwa kekerasan di Papua.

"Pertama, isu profesionalitas. Kita banyak menemukan profesionalitas polisi yang mengkhawatirkan di Papua," kata Ketua Kontras Haris Azhar, Senin, 5 Desember 2011.

Haris menyatakan, tidak profesionalnya kepolisian dalam menangani masalah di Papua kerap berujung pada kekerasan atau tindakan yang tidak fair terhadap masyarakat sipil. Berkaitan dengan profesionalitas, Haris menekankan peristiwa penanganan demo buruh PT Freeport Indonesia.

Dalam peristiwa tersebut, menurut Haris, kepolisian terkesan terlalu membela PT Freeport dibandingkan untuk memperhatikan keamanan karyawan. Keberpihakan kepolisian juga dikaitkan Kontras pada pemberian sejumlah uang dari PT Freeport kepada anggota kepolisian yang bertugas di kawasan PT Freeport.

Kontras juga mengusulkan adanya keterbukaan dan akuntabilitas terhadap kemungkinan kepolisian yang melakukan kekerasan. Kepolisian sendiri diduga sejumlah pihak turut bertanggung jawab atas kematian sejumlah masyarakat dalam pengamanan Kongres Papua III dan Demo Buruh PT Freeport.

Ketiga, menurut Haris, Kontras juga berharap kepolisian bisa kontributif terhadap agenda yang lebih besar mengenai Papua akan keamanan dan kesatuan. "Kita rindu terhadap sikap tegas pemerintah yang tidak hanya mengedepankan soal keamanan," katanya.

FRANSISCO ROSARIANS