Saksi Kunci Robohnya Jembatan Trauma  

Reporter

Editor

Selasa, 29 November 2011 13:54 WIB

Tim SAR memeriksa dua mobil yang terapung akibat Jembatan Tenggarong ambruk ke Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (26/11). ANTARA/Amirullah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tim penyidik robohnya Jembatan Mahakam II, Tenggarong, Kalimantan Timur, bekerja mengumpulkan keterangan dari para saksi mata. Salah satu yang paling penting adalah pekerja perbaikan jembatan yang selamat.

“Waktu kejadian, ada tujuh orang pekerja persiapan perbaikan. Enam di antaranya hilang tenggelam dan hanya satu orang yang selamat,” ujar Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Inspektur Jenderal Sutarman, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 29 November 2011.

Saksi kunci itu, lanjut Sutarman, masih dirawat intensif di rumah sakit di Samarinda, Kalimantan Timur. "Dia masih trauma," ujarnya. Kesaksian sang pekerja dibutuhkan polisi untuk mengetahui penyebab robohnya jembatan pada 26 November lalu itu. “Butuh kajian mendalam untuk mengetahui apakah ada kesalahan saat pembangunan jembatan atau saat prosedur perbaikan,” kata Sutarman.

Polisi sudah memeriksa 11 orang saksi dan berencana memeriksa enam saksi lainnya, antara lain kontraktor perbaikan jembatan dari PT Bukaka Teknik Utama, konsultan proyek, pekerja, dan instansi yang melakukan kontrak kerja sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Selain itu, polisi juga akan memeriksa sekitar 40 warga yang berada di lokasi kejadian. “Mereka bisa ditanya keterangannya karena mereka ada di TKP (tempat kejadian perkara),” tuturnya.

Hingga hari ketiga pencarian, total korban meninggal mencapai 13 orang. Beberapa korban ditemukan di kawasan yang berjarak 2 hingga 3 kilometer dari jembatan. Menurut Sutarman, keruhnya air Mahakam mempersulit tim pencarian korban.

ISHOMUDDIN

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

3 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

17 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

23 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya