TEMPO Interaktif, Jakarta -Rektor Institut Pertanian Bogor, Herry Suharyanto, menyatakan lembaganya sudah mengaudit sektor akademis dan keuangan setiap tahun. "Sudah tumbuh kultur audit di dalam kampus," kata dia ketika dihubungi Tempo, Ahad, 20 November 2011.
Menurut Herry, sebagai Badan Hukum Milik Negara, IPB memiliki Dewan Audit dengan lima anggota dari Majelis Wali Amanat. "Semuanya bukan orang IPB," ujarnya. Ketua Dewan Audit dijabat oleh Azzumardi Azra.
Dewan Audit bertugas mengaudit sektor akademis dan keuangan di seluruh unit yang ada di IPB. Dalam menjalankan tugas, Dewan Akademik akan bermitra dengan kantor audit internal yang telah dibentuk rektor. "Yang melaksanakan tugas adalah petugas kantor audit internal. Nanti hasilnya dilaporkan ke Dewan Audit," ucap Herry. Selanjutnya, laporan audit itu akan dilaporkan ke Majelis Wali Amanat setiap tahun.
Proses audit itu telah berjalan sejak IPB menjadi BHMN pada tahun 2000 lalu. "Tapi implementasinya mulai lancar di tahun 2007," kata Herry.
IPB juga meminta akuntan publik untuk melakukan audit setiap tahunnya. "Majelis Wali Amanat menugaskan Dewan Audit dan rektor untuk bersama-sama memilih akuntan publik," ujar Herry.
Pada 2007 lalu, laporan keuangan IPB mendapat opini wajar dengan pengecualian. Sementara pada 2008 hingga 2010, laporan keuangan IPB mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan audit terhadap IPB. "Fokus audit adalah pada pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan akademis," ucap Herry.
Namun, proses audit oleh lembaga-lembaga itu tidak dapat ditentukan waktunya karena disesuaikan dengan jadwal lembaga-lembaga itu. "Tapi kalau Itjen itu biasanya setiap tahun. Cuma waktunya kapan, itu yang tidak tahu," kata Herry.
Meski sudah secara rutin, hasil audit IPB belum dipublikasikan kepada publik karena dinilai belum mendesak. "Tapi kami laporkan kepada stakeholder terkait, Majelis Wali Amanat, dan menteri," ujar Herry.
Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono mengatakan pemerintah akan melakukan audit terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya untuk menekan biaya pendidikan agar tidak melambung melebihi kewajaran.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, menyatakan audit terhadap lembaga pendidikan memungkinkan untuk menekan biaya pendidikan. Pasalnya, ia mengakui bahwa selama ini masih ada kesenjangan biaya pendidikan antarlembaga pendidikan yang diasuh pemerintah ataupun swasta.
"Memang masih ada perguruan tinggi yang kemahalan sekali, misalnya untuk biaya jurusan kedokteran akan jauh lebih besar dari yang ekonomi," ujar Musliar Sabtu kemarin.
Atas rencana itu, Herry menyatakan dukungannya. "Saya kira audit itu akan meningkatkan mutu manajemen yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan," kata Herry.
PRIHANDOKO
