TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono menegaskan upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat memang dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan. Namun ke depan, melalui konsep yang dimiliki Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), pembangunan yang disiapkan pemerintah tak hanya melalui pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau puskesmas semata.

"Yang kita inginkan supaya lebih membumi kesejahteraan dalam arti lebih luas. Tentu pelayanan yang memberikan kemudahan secara fisik, tapi juga untuk mendapatkan rasa kesejahteraan itu melalui keamanan, keadilan. Ini semua harus masuk dalam lingkup makna dari upaya kesejahteraan," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 November 2011.

Menurut Boediono, UP4B dibentuk untuk menyempurnakan upaya peningkatan kesejahteraan masyakarat Papua dan Papua Barat yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk melalui kebijakan otonomi khusus. Pemerintah telah mengevaluasi bahwa ada beberapa aspek yang kurang, yaitu koordinasi. Karena itulah, koordinasi akan ditingkatkan.

"Ini sebagai koordinasi yang kuat, baik dalam tingkat perencanaan sampai pelaksanaan maupun monitoring di lapangan. Karena itu, sangat diperlukan suatu sistem dimana prosesnya mulai ada koordinasinya. (karena) instansinya banyak, tapi mereka tetap penanggung jawab secara hukum," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Boediono, akan berupaya mensinkronkan perencanaan, baik dari anggaran dan kewenangan. Sehingga proyek-proyek yang dibutuhkan masyarakat tidak berjalan sepotong-sepotong. "Karena itu, UP4B akan berada di Papua dan Papua Barat dengan kantor-kantornya, tidak di Jakarta," katanya.

MUNAWWAROH