Sidang Paripurna BPJS Cuma Dihadiri Separuh Anggota Dewan  

Reporter

Editor

Jumat, 28 Oktober 2011 11:23 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sidang paripurna penutupan masa sidang pertama tahun 2011-2012 hanya dihadiri separuh anggota DPR. Padahal, agenda sidang cukup penting, yakni pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN 2012 dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sebanyak 290 dari 560 anggota Dewan yang tercatat menghadiri sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta. Di dalam ruang sidang, masih terlihat banyak bangku anggota Dewan yang kosong.

Dari sekitar separuh anggota Dewan yang hadir, sebanyak 85 anggota dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar 44 anggota, Fraksi PDIP 46 anggota, Fraksi PKS 39 anggota, Fraksi PPP 22 anggota, Fraksi PAN 21 anggota, Fraksi PKB 13 anggota, Fraksi Gerindra 11 anggota, Fraksi Hanura 9 anggota.

Sidang yang dimulai pukul 10.00 sempat agak terlambat dan diskors sekitar sepuluh menit karena menunggu kehadiran Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang terjebak macet karena ada demo di luar gedung DPR. Sidang akhirnya dimulai pukul 10.30 dengan agenda pengesahan RUU APBN 2012. Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng membacakan paparan.

RUU APBN 2012 ini sempat menyulut kontroversi lantaran Badan Anggaran DPR memutuskan menunda pembahasan usai pimpinannya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi dana transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun RUU BPJS juga menjadi perhatian lantaran pembahasannya yang sempat terkatung-katung, yakni dua kali masa sidang ditambah perpanjangan satu kali masa sidang. Ada kemungkinan keputusan pengesahan RUU BPJS dilakukan lewat voting.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya