TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Sutrisno, mengatakan bahwa pada tahun depan, 18 kementerian yang terkoordinasi dalam badan tersebut menganggarkan pembangunan daerah perbatasan sebesar Rp 2,843 triliun. Dana ini meningkat sekitar 2.000 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 149,3 miliar.

"Tahun 2011, Rp 149,300 miliar. 2012, meningkat dua ribu persen, dana yang akan dialokasikan untuk membangun perbatasan, prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan, Rp 2,843 triliun," ujarnya dalam diskusi di gedung DPD, Jumat, 21 Oktober 2011.

Anggaran ini, kata Sutrisno, akan diarahkan kepada dua bagian. Bagian pertama kepada sejumlah kecamatan penyangga wilayah terdepan sebesar Rp 1,07 triliun. Sisa sebesar Rp 2,84 triliun akan diarahkan pada 39 kecamatan di wilayah terdepan perbatasan, termasuk Kecamatan Paloh, yang terdapat Dusun Camar Bulan yang tengah hangat dipersoalkan. "Karena kalau kami mau mengakses wilayah terdepan, kami harus membuka wilayah di sekitarnya dulu," kata Sutrisno.

Pembangunan wilayah perbatasan ini, kata Sutrisno, merupakan salah satu dari rencana aksi BNPP pada tahun depan. Selama satu tahun berdirinya BNPP, mereka telah merampungkan grand strategi pengelolaan perbatasan dan salah satu sasarannya adalah peningkatan infrastruktur di perbatasan.

Paparan Sutrisno ini merupakan jawaban dari kritik Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam diskusi itu. Mahfudz mengatakan, pengelolaan perbatasan belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Alasannya, ia mengatakan, minimnya perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan membuat masyarakat enggan tinggal di wilayah ini. Padahal keberadaan warga negara Indonesia di perbatasan setidaknya bisa meminimalisasi masalah perbatasan. "Karena mereka bisa menjaga dan merawat perbatasan," ujarnya.

Karena itu, ia mengajukan tiga langkah penanganan masalah perbatasan. Dengan pembangunan fisik, Mahfudz mengatakan, pemerintah seharusnya peduli terhadap akses informasi masyarakat perbatasan. Ia mengaku sedih melihat masyarakat perbatasan justru lebih banyak mengakses informasi negara lain. "Kalau mau lihat televisi, stasiun televisinya dari negara tetangga. Mereka punya telepon seluler, provider-nya yang ada jaringan negara tetangga juga," ujarnya.

Ia mengatakan, minimnya informasi masyarakat perbatasan terhadap negaranya sendiri dapat mengakibatkan masyarakat di sana menjadi merasa tidak sebagai bagian dari NKRI. Karena itu, menurutnya, ia meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membangun jaringan informasi ke wilayah perbatasan ini.

Selain kedua langkah itu, pengamanan juga akan menjadi perhatian. Sejauh ini, kinerja TNI sudah cukup baik dalam menjaga keamanan perbatasan. Hanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, beban TNI sangat berat. "Karena itu, kami harus melakukan affirmative action untuk memperkuat peranan TNI menjaga perbatasan. Sejauh ini, saya lihat TNI sudah cukup baik dengan melakukan pengawasan wilayah dan juga membantu memasang patok-patok batas wilayah," dia menuturkan.

FEBRIYAN