TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Agama selaku wakil dari pemerintah Indonesia menandatangani naskah kerjasama dengan Darus Salam Group, Arab Saudi, untuk mendirikan asrama haji Indonesia terpadu di Mekkah. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Taufiq Kamil, dengan Nasr O Al-Hattami dan Eng Adnan Ahmed Almaghrabi dari Darus Salam Group, di Jakarta, Senin (23/12). Hadir dalam acara itu, Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar, dan Sekjen Departemen Agama, Faisal Ismail, serta pengusaha Fadel Muhammad. Demikian siaran pers yang diterima Tempo News Room dari Humas Departemen Agama, Selasa (24/12). Taufik menyebutkan, sewa pemondokan terpadu jemaah haji Indonesia itu berlaku 25 tahun dengan sewa per tahun per jemaah 1.850 riyal atau 493.33 dollar AS. Pondokan itu berlokasi di belakang Tanah Wakaf King Abdul Aziz mencapai batas luar Dar Al-Hadith di Ajyad yang berjarak 500 meter dari pekarangan Masjidil Haram, Mekkah. Luas setiap kamar pemondokan lebih dari 30 meter persegi, dan dapat memuat 10 orang ini. Ruangannya dilengkapi tempat tidur, pendingin ruangan, kipas angin, pancuran air (shower), dan kamar mandi. Pada setiap blok pemondokan, pembangun menyediakan ruang kesehatan, dapur umum, ruang makan umum, atau ruang serbaguna. Mengenai harganya yang terhitung mahal, Taufiq menyatakan jarak 500 meter itu masuk Ring I. “Kita dengan subsidi silang, ada yang kita sewa di bawah 1.800 riyal. Selain itu juga ada yang di atas 2.200 riyal. Ini semua sama dan inilah sistem keadilan yang selama ini diidam-idamkan jamah haji maupun pemerintah Indonesia,” jelasnya. Sedangkan alasan mengapa mereka berminat kepada jamaah haji Indonesia, dan tidak kepada jamaah lain, lanjut Taufiq, itu lantaran jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat banyak. Pada kesempatan itu, Menteri Agama H Said Agil Husin Al-Munawar menyatakan adanya pondokan haji terpadu ini bisa memberikan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia. Sebab, selama ini, jamaah haji Indonesia terpencar-pencar, tidak menyatu. Walaupun penempatan jamaah selama ini ditentukan melalui qur’ah (undian), tetapi hasilnya tidak menunjukkan keadilan. “Dengan adanya pondokan haji terpadu ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia,” kata menteri. Ketua Komisi VI DPR-RI Taufikurahman Saleh yang juga hadir dalam acara ini menilai, penandatanganan kerjasama Depag dengan Darus Salam ini akan menyelesaikan masalah pondokan haji. “Terus terang saja, selama ini (Depag) disibukkan oleh masalah pondokan jamaah haji yang parsial, dan itu membuat lelah. Pemondokan ini lebih konkrit dan lebih jelas sehingga jamaah lebih terlayani,” katanya. Mengenai harganya yang terhitung, Taufikurahman menyatakan, “Kita memang tidak melihat angka. Kalau kita tidak cepat mengambil keputusan tentang sewa pondokan haji, kita bisa kehilangan kesempatan ini.” (D.A Candraningrum - Tempo News Room)