TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang Istimewa MPR yang bakal berlangsung Agustus mendatang bukanlah untuk menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Itu semata-mata demi kepentingan politik tertentu. Hal itu dikemukakan Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi di Kupang, NTT, Kamis (5/7). Hasyim melakukan safari kampanye moral politik di provinsi itu untuk mengingatkan para elite supaya melakukan rekonsiliasi nasional secara tuntas.

Hasyim mengatakan, kewajiban NU adalah mengingatkan mereka yang di atas supaya menghentikan pertikaian dan melakukan rekonsiliasi nasional. “Ini agenda saya, termasuk datang di NTT, supaya gejolak di atas ini tidak merobek umat di bawah, ‘’kata tangkas menjawab wartawan. Pihak NU, menurut Hasyim, telah berupaya melakukan lobi untuk kompromi politik dengan para elite yang berseberangan dengan Gus Dur.

Ia mengaku telah mengajukan kompromi politik itu, sebagai modus paling ringan resikonya. Dan itu memang kewajiban NU untuk mengingatkan. “NU tidak melakukan politik praktis, yang kita lakukan itu adalah moral politik, ‘’ katanya. Soal pola teknisnya bagaimana untuk kompromi itu tergantung dari partai politik dan lembaga negara serta lintas lembaga negara.

Namun, Hasyim melihat, sampai hari ini mereka tidak mau untuk berkompromi, karena sudah merasa kuat. Yang kami sayangkan, proses perubahan ini tidak diikuti dengan pola perbaikan Indonesia. Artinya mereka hanya sekedar ingin berkuasa. “Mestinya mereka menjawab kalau Gus Dur diganti, dalam arti model apa krisis ini akan berakhir,” ujarnya.

Ditanya apa konsep kompromi dari NU, Hasyim menjelaskan, bahwa itu kompromi personal, kompromi intitusional, kompromi mekanisme dan kompromi sistemik. (jeffriantho)