TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan pengusaha Paul Nelwan, hari ini, Selasa, 11 Oktober 2011. Bekas calon Bupati Minahasa Utara ini akan dimintai kesaksiannya seputar kasus suap proyek wisma atlet SEA Games, Palembang.
Penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa Paul pada Juli lalu. Ia diperiksa lantaran diduga sebagai penghubung Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris, dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram.
Ketiga orang itu kini telah menjalani persidangan kasus suap tersebut. Bahkan Rosa dan Idris telah divonis hukuman penjara masing-masing 2,5 dan 2 tahun.
Nama Paul juga disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin. Paul dituding Nazar telah menyerahkan uang sebesar Rp 9 miliar kepada dua anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, yakni I Wayan Koster dan Angelina Sondakh.
Namun Paul membantah tudingan Nazar itu bahwa telah menyerahkan uang kepada anggota Banggar, Koster dan Angelina. “Saya tidak pernah, apalagi saya belum pengusaha kelas kakap, masih ketengan,” kata dia.
Paul sebelumnya juga membenarkan sempat mengenalkan Rosa kepada Wafid Muharram. "Saya mengenalkan Rosalina ke Wafid betul," katanya. Namun ia membantah memperkenalkan Wafid ke Idris, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah.
Menurut pengakuannya, ia baru mengenal Idris setelah PT DGI jadi pemenang tender wisma atlet. Ia mengaku dikenalkan dengan Idris oleh rekanannya. “Di Plaza Senayan, waktu itu dikenalin,” tuturnya kepada Tempo, 2 Juli 2011 lalu.
Kasus ini bermula saat Rosa dan El Idris tertangkap tangan tengah menyuap Wafid di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pertengahan April lalu. Dari penangkapan itu, KPK menyita duit sebesar Rp 3,2 miliar yang diduga sebagai imbalan karena perusahaan Idris memenangkan tender proyek. Selain Paul, KPK hari ini juga kembali menjadwalkan pemeriksaan Rosalina sebagai saksi.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
5 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
10 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
19 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
19 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
22 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
1 hari lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca Selengkapnya