TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan dua langkah memberantas praktik mafia dan calo anggaran di Senayan. Dua langkah itu adalah; membuat rencana strategis di Dewan dan mengatur transaksi uang tunai diatas Rp 5 juta harus melalui lembaga perbankan.

"Kalau rencana strategis itu bisa dilaksanakan, DPR bisa streril dari calo," kata Marzuki di acara diskusi di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Oktober 2011. Hadir sebagai pembicara selain Marzuki adalah Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan praktisi hukum Achmad Rifai.

Politikus Partai Demokrat ini mengatakan, rencana strategis itu berupa mekanisme yang mengatur agar peran mafia anggaran dan calo di DPR dapat dikurangi dan bahkan diberangus. "Diantaranya dengan merencanakan rumah aspirasi," katanya.

Dia mengatakan, dengan program itu, akan memberi ruang anggota Dewan untuk menyerap aspirasi di daerah, kemudian ditindaklanjuti. "Perjuangan mereka di daerah itu harus melalui rumah aspirasi, bukan dengan datang ke Jakarta seperti sekarang ini," kata dia.

Selain itu, juga diperlukan penguatan kelembagaan dengan melakukan reformasi di Sekretariat Jenderal DPR. "Kita akan buat badan fungsional keahlian," ucapnya. "Badan fungsional keahlian itu, ada budget office, ada legislasi centre."

Dia mengatakan, jika selama ini produktivitas DPR dinilai relatif rendah, maka diharapkan semakin meningkat dengan adanya legislasi centre. Adapun keberadaan budget office, bertujuan mengukur dana yang akan ditransfer ke daerah.

Ada lagi cara lain, yakni dengan mengatur transaksi uang tunai. Cara ini akan membatasi oknum tertentu dalam melakukan korupsi sebab akan mudah diawasi oleh lembaga perbankan. "Ini untuk mengoptimalkan pengawasan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata dia, sembari menyatakan, usulan tersebut harus ditindaklanjuti dengan membuat undang-undang.

RUSMAN PARAQBUEQ