TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi VI DPR meminta bukti nota kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan haji 2004 kepada Menteri Agama, Said Agil Husin al-Munawar. Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Agusman Sutan Basa, yang hadir sebagai salah satu pemeriksa pada rapat kerja Menteri Agama dengan Komisi VI DPR-RI, Rabu (17/12) malam. Sebelumnya, Said Agil menjelaskan kepada anggota Komisi VI bahwa penambahan jumlah kuota haji 30 ribu orang berdasarkan MoU 17 september 2003 yang ditandatangani Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi dan Menteri Agama RI. Pada MoU tersebut kedua belah pihak sepakat terhadap jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 205 ribu orang. MoU juga telah menampung permohonan Menteri Agama yang meminta tambahan kuota sebanyak 30 ribu orang. Berdasarkan MoU tersebut, pihak muassasah, naqobah, dan pengusaha catering di Arab Saudi menerima angka 235 ribu sebagai acuan dalam pembuatan kontrak kerja. Penambahan kuota sebanyak 30 ribu orang dilakukan Menteri Agama berdasarkan usulan dari gubernur, bupati/walikota, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, instansi terkait dan masyarakat. Mereka menyatakan masih banyak calon jemaah haji yang belum memperoleh kuota atau porsi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 55 ribu orang. Kemudian Menteri Agama dan Komisi VI DPR RI pada 9 september 2003 sepakat untuk berusaha memperoleh tambahan kuota. Namun, pada 13 November Menteri Agama menerima telepon dari Atase Haji pada Konjen RI di Jeddah yang menyampaikan pemberitahuan dari Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi bahwa kuota haji 2004 akan dikembalikan ke kuota semula. Artinya akan ada pengurangan jumlah jemaah haji, jelas Said Agil. Dalam pertemuan antara Mneteri Haji Arab Saudi dan Menteri Agama pada 17 november, pihak Arab Saudi menjelaskan bahwa penetapan (pengurangan) besarnya kuota haji 2004 disesuaikan dengan hasil kesepakatan Menteri Luar Negeri Negara-Negara OKI tahun 1986 di Yordania. Berdasarkan kesepakatan tersebut Pemerintah Arab Saudi menetapkan 17 negara, salah satunya Indonesia yang kuota haji 2004-nya dikembalikan ke kuota semula sebanyak 205 ribu. Demikian penjelasan Said Agil pada rapat kerja malam ini. Tetapi penjelasan tersebut belum diterima oleh anggota Komisi VI, termasuk para calon jemaah haji yang gagal berangkat, yang juga hadir pada rapat kerja terbuka ini. Suasana rapat kerja cukup menegangkan. Para anggota Komisi VI dengan sangat emosional mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Menteri Agama. Salah satu anggota Dewan, M. Abduh Padari, sambil berteriak bernada emosi mengatakan, Megawati bodoh mengangkat Menteri Agama yang tidak mampu mengatasi permasalahan haji.Sedangkan para peserta yang merupakan calon jemaah haji yang gagal berangkat berteriak menyoraki penjelasan-penjelasan dari anggota Dewan maupun pemerintah. Rapat kerja hari ini dihadiri 25 anggota Dewan, dari pihak pemerintah, juga Duta Besar Indonesia untuk Arab saudi. Sampai laporan ini diturunkan rapat kerja masih berlangsung. Sebelum rapat kerja berlangsung, puluhan calon jemaah haji yang gagal berangkat memenuhi ruang Komisi VI dan menuntut Menteri Agama menyelesaikan masalah kegagalan pemberangkatan haji tersebut.Para calon jemaah menuntut diikutsertakan dalam sidang pemeriksaan terhadap Menteri Agama. Komisi VI kemudian mengambil enam orang perwakilan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan wajil dari kelompok 30 ribu calon jemaah haji yang mewakili kelompok Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.Di tengah penjelasan, para calon jemaah haji yang hadir dalam persidangan ini menyoraki Said Agil. Bahkan saat Said menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan gagalnya pemberangkatan mereka, dengan emosional mereka menyoraki Said sambil berkata peristiwa ini bukan pertama kali terjadi. Sunariah - Tempo News Room