Disiapkan Rp 20,4 Triliun untuk Rehab 153 Ribu Ruang Kelas
Reporter
Editor
Selasa, 27 September 2011 19:46 WIB
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. TEMPO/Yosep Arkian
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan pemerintah segera merehabilitasi 153 ribu ruang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang rusak berat di seluruh Indonesia.
“Dananya Rp 20,4 triliun. Komitmennya 2011-2012 ini difokuskan pada rehabilitasi itu ,”kata dia usai mengikuti rapat Komite Pendidikan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 27 September 2011.
Menurut Nuh, untuk tahun ini, pemerintah akan merehabilitasi ruang kelas SD dan SMP yang rusak berat sebanyak 21.500 ruang kelas (SD 18.000 ruang dan SMP 3.500 ruang) dengan total anggaran Rp 2,8 triliun (SD Rp 2,3 triliun dan SMP 518 miliar).
Jumlah kerusakan terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan untuk kucuran dana paling besar diberikan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Penyalurannya, berupa block grant yang artinya dana langsung disalurkan ke sekolah-sekolah yang rusak. Tapi belajar dari tahun lalu, ternyata block grant itu ada masalah. Kepala sekolah ada yang tidak expert untuk administrasi dan teknis. Di situ kita berikan pendampingan secara teknis dan administratif.,”ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Agama Suryadharma Ali menambahkan, kementeriannya memproyeksikan ada sekitar 55 ribu ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang mengalami kerusakan berat dan ringan.
“Untuk tahun 2012 yang akan diperbaiki sebanyak 5.000 ruang kelas ringan maupun berat, negeri maupun swasta. Untuk ruang kelas baru itu sebanyak 800 kelas baru. Dengan anggaran Rp 507 miliar,”kata dia.
Untuk program rehabilitasi madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama ini, Wakil Presiden Boediono meminta Menteri Agama menyiapkan basis data yang valid. Data ini sudah tersedia yang berasal dari pengumpulan data dasar sekolah dan madrasah oleh Surveyor Indonesia yang juga mencakup madrasah. Kemendiknas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menyiapkan data yang lebih terinci.
Alokasi anggaran hanya akan diberikan untuk program rehabilitasi di sekolah dan madrasah yang datanya sudah diverifikasi. Persoalannya mayoritas madrasah adalah milik swasta. Ditambah lagi kebanyakan madrasah di berbagai pelosok juga berukuran kecil dengan jumlah murid yang terlampau sedikit sehingga menyulitkan pemenuhan guru maupun penyediaan sarana. Karena itu, data yang lengkap dan terverifikasi dinilai sangat penting agar program rehabilitasi ini tepat sasaran.