TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Dua orang anggota DPRD Lampung diperiksa kejaksaan tinggi (Kejati) Lampung, Selasa (16/12). Keduanya, Tan Gatot Mahawisnu -Sekretaris Panitia Anggaran- dan Fauzi Saleh -Ketua Panitia Rumah Tangga DPRD Lampung- sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2001 dan 2002 Lampung sejak Juni 2003.Tan dan Fauzi baru bisa diperiksa lantaran surat izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) begitu lambatnya turun. Bahkan, tersangka lainnya, Abdul Azib Zanim -Wakil Ketua DPRD Lampung, tak kunjung diberi izin untuk diperiksa. Tan dan Fauzi diperiksa secara terpisah dengan didampingi tim pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Bhinneka Yusticia. Tan Gatot diperiksa jaksa Lukman Hakim dan Warman Widianta. "Saya diberi 13 pertanyaan yang kesemuanya bukan pertanyaan substansial. Jaksa hanya ingin tahu sejauh mana tugas, wewenang, dan keterlibatan saya sebagai Sekretaris Panitia Anggaran dalam penyusunan anggaran," kata Tan, usai diperiksa. Menurut anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Lampung itu, tugasnya hanya membantu pimpinan dewan. Tan juga membantah korupsi APBD yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 23,5 Miliar, itu karena ulahnya pribadi. "Ini produk lembaga, DPRD secara keseluruhan. Semua anggota DPRD harus bertanggung jawab, kata Tan. Sementara, Fauzi Saleh yang dikenal anti wartawan, menolak memberi keterangan. "Pemeriksaan keduanya masih tahap awal, belum masuk ke substansi korupsi. Semua anggota dewan akan diperiksa, terutama pimpinan dewan," kata Darmono, Wakil Kepala Kejati Lampung. Para tersangka, kata Darmono, bisa saja ditahan bila kelak dalam pemeriksaan mereka mempersulit penyidikan, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi perbuatannya. Sebelumnya, Kejati Lampung sudah memeriksa sejumlah saksi: Sekretaris DPRD Lampung, Bendahara Perjalanan Dinas DPRD Lampung, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kepala Bagian Keuangan DPRD Lampung. Selain itu, 75 anggota DPRD Lampung sudah membuat pernyataan sikap, bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksaan APBD Lampung. Fadilasari - Tempo News Room