TEMPO Interaktif, Jakarta - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis, 15 September 2011. Mereka kecewa dengan KPK yang belum juga memeriksa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan suap dalam proyek infrastruktur transmigrasi. Mereka pun menghadiahi KPK seekor bebek yang dianggap sebagai simbol kelemahan.
"Harapan kami KPK itu singa, ternyata hanyalah seekor bebek," kata seorang orator, Lukman, saat menggelar aksinya di halaman KPK.
Bebek yang badannya ditutupi kain mirip kaus berlambang KPK itu ditempatkan dalam sebuah kerangkeng besi. Menurut Lukman, kerangkeng tersebut melambangkan KPK tak bisa bergerak dalam mengusut kasus suap sebesar Rp 1,5 miliar dalam dalam proyek transmigrasi itu.
"Seharusnya KPK sudah mengambil sikap tegas untuk memeriksa Muhaimin," ucapnya. Bebek itu pun diserahkan kepada penerima tamu Gedung KPK.
Muhaimin ikut terseret dalam kasus tersebut setelah dua anak buahnya tertangkap tangan menerima duit sebesar Rp 1,5 miliar yang diduga suap dari Dharnawati, staf PT Alam Jaya Papua, pada 25 Agustus lalu. Keduanya adalah Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Dadong Irbarelawan serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya.
Saat diperiksa KPK, Dharnawati dan Dodong mengatakan duit itu hadiah untuk Menteri Muhaimin. Dharnawati mengaku dimintai duit oleh sejumlah orang dekat Muhaimin dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Mereka adalah Ali Mudhori, Sindu Malik Pribadi, Muhammad Fauzi, dan Iskandar Pasojo alias Acoz. Ali dan Iskandar saat ini tengah menjalani pemeriksaan di KPK.
Wakil Ketua KPK M. Jasin mengaku sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Muhaimin. Namun ia tak mau membeberkan waktu pemeriksaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
21 menit lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
4 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
4 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
5 jam lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta
6 jam lalu
PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda
8 jam lalu
Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR
9 jam lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
12 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca SelengkapnyaSerba-serbi Khofifah Jelang Pilkada Jawa Timur terkait Peluang dan Calon Lawan
15 jam lalu
Khofifah dinilai menjadi calon gubernur terkuat pada Pilkada Jatim 2024. PKB dan PPP tengah menyiapkan lawan.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai
16 jam lalu
"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya