TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Pusat tetap belum mengizinkan pemerintah daerah menarik pinjaman luar negeri secara langsung pada tahun depan. “Interaksi langsung luar negeri harus dapat izin dari pusat karena bagian dari sistem nasional,” tegas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno di sela-sela acara Temu Refleksi Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri di Departemen Dalam Negeri Jakarta, Jumat (20/12) pagi. Ini ditegaskan menjawab keinginan daerah untuk mendapat pinjaman luar negeri tanpa melalui pemerintah pusat yang banyak mengemuka sepanjang 2002. Hari beralasan, panjangnya jangka waktu pengembalian utang kerap lebih lama dari masa jabatan gubernur maupun DPRD. Jadi, dikhawatirkan jika gubernur yang melakukan pinjaman turun jabatan sebelum utang selesai, pertanggungjawaban utang menjadi rumit. “Siapa yang mau bertanggung jawab dengan pelunasannya kalau kejadiannya begitu?” cetusnya. Terkait kekhawatiran itulah, kebijakan pemerintah pusat tahun depan masih tetap menarik pinjaman luar negeri sebagai bagian aktivias nasional. Namun, untuk kerja sama-kerja sama tertentu yang sifatnya teknis, Mendagri menyetujui adanya hubungan langsung daerah dengan luar negeri. Sementara, untuk daerah berstatus otonomi khusus seperti Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam diterapkan kebijakan khusus mengenai hal ini. Soal keuangan daerah, pemerintah pusat juga masih tetap akan melanjutkan intervensinya namun sebatas memberi arahan dan sasaran pemakaian. “Kita tidak murni lepas tangan, sasaran dan arahan tetap dipegang pusat. Namun, soal teknisnya, diserahkan secara keseluruhan kepada daerah,” papar mantan Wakil Ketua MPR ini. Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk memantau praktik penggunaan uang oleh pemerintah provinsi maupun tingkat di bawahnya. (Sri Wahyuni-Tempo News Room)