TEMPO Interaktif, Jakarta - Polemik pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi Abdullah ternyata tak berpengaruh apa pun kepada Pemerintah Arab Saudi. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur, menyatakan Pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan. “Di sini tidak ada apa-apa, ulasan di media juga tidak ada,” katanya ketika dihubungi, Sabtu, 3 September 2011.

Pemberian gelar tersebut bagi Arab merupakan hal yang wajar saja. Menurutnya, Raja Abdullah tidak hanya menerima gelar dari Indonesia. Karena itu, Pemerintah Arab Saudi tidak ikut mempermasalahkan apa yang ramai dibicarakan di Indonesia. “Di sini tidak ada masalah, menurut pribadi saya, itu urusan akademik yang sifatnya netral dan sudah ada alasan ukuran rasionalnya,” ujar Gatot.

Gatot memaparkan kondisi diplomasi kedua negara sejak peristiwa pemancungan Ruyati--seorang tenaga kerja Indonesia--beberapa waktu lalu, sudah tenang. Hal itu, katanya lagi, menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak. “Ada etika diplomasi yang dilewatkan mereka karena tidak beritahukan kepada kita soal eksekusinya. Itu saja,” ujarnya.

Langkah Universitas Indonesia (UI) memberikan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis menuai kecaman. Rektor UI Gumilar Rosliwa Soemantri belakangan akhirnya meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan pemberian gelar tersebut.

Pemberian gelar itu dilakukan Rektor UI langsung di Istana Al Safa, Ahad, 21 Agustus 2011 lalu. Dalam penjelasannya ke media sebelum acara itu, gelar Doktor Honoris Causa diberikan karena Raja Abdullah dinilai memberikan perhatian lebih pada perkembangan kemanusiaan dan iptek. Selain itu, juga menjadikan Saudi sebagai pusat peradaban Islam moderat.

Namun langkah Rektor UI itu justru dikecam sejumlah pihak. Termasuk dari kalangan civitas akademika kampus tersebut. Guru Besar Sosiologi UI Thamrin Amal Tamagola mengutuk keras tindakan Rektor UI tersebut. Thamrin bahkan menyatakan akan menggalang sejumlah dukungan untuk menggulingkan Gumilar dari kursi rektor. "Kalau kita lihat dari kebijakannya selama dua tahun belakangan ini, he must go out," kata Thamrin di DPR, Jumat, 26 Agustus 2011.

RIRIN AGUSTIA