Gubernur Sulsel Larang Ahmadiyah Beraktivitas Saat Idul Fitri  

Reporter

Editor

Jumat, 26 Agustus 2011 15:24 WIB

Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO Interaktif, Makassar - Demi menjaga kondisi Sulawesi Selatan tetap kondusif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melarang aliran Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk melakukan segala bentuk kegiataan keagamaan saat Idul Fitri.

Hal itu terungkap saat Gubernur Syahrul Yasin Limpo menggelar rapat tertutup di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman-Makassar, Jumat 26 Agustus 2001. Rapat tertutup tersebut dihadiri sejumlah unsur muspida, yakni TNI AL, TNI AD, polisi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Gubernur Syahrul Yasin Limpo seusai pertemuan tersebut mengungkapkan ada beberapa hal yang dibahas jelang Idul Fitri. Di antaranya hasil laporan muspida terkait suasana keamanan di Sulawesi Selatan, mengontrol sembilan bahan pokok, pengamanan dan kelancaran arus mudik, pengamanan tertutup terutama tempat-tempat ibadah, dan keamanan kabtibmas.

Hasil laporan ini menyebutkan suasana Sulawesi Selatan masih kondusif. Namun Syahrul menyatakan yang paling utama adalah pengamanan tempat-tempat ibadah sepeti tempat ibadah Ahmadiyah yang berada di Jalan Anuang-Makassar.

Yasin khawatir, jika Ahmadiyah ngotot tetap beraktivitas saat Lebaran, suasana kondusif ini akan berubah. “Kami tidak ingin ada eskalasi seperti daerah lain. Makanya tempat ibadahnya akan kami jaga,” ucapnya.

Walau begitu, Syahrul enggan berkomentar apakah Ahmadiyah dilarang beribadah di masjidnya saat Lebaran tiba atau tidak. “Saya tidak mau menjawab soal itu, cukup berbahaya. Yang jelas aktivitas Ahmadiyah dilarang,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Johny Wainal Usman, membenarkan Yasin. Menurut dia selama Lebaran tidak boleh ada aktivitas. “Tidak boleh ada aktivitas lagi,” kata Johny.

Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Sulawesi Selatan Muh. Mahtiar Ahmad dihubungi sangat menyayangkan sikap Pemprov Sulawesi Selatan yang akan melarang kegiatan Ahmadiyah saat Idul Fitri. Semestinya, kata dia, pemerintah harus melindungi Ahmadiyah karena organisasi ini tidak pernah berbuat onar dan anarkis atau mengganggu kedaulatan NKRI. “Insya Allah kami tetap ibadah di sana. Saya berharap polisi mencabut police line di tempat kami walau dilarang,” ujarnya.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI


Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya