TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanudin meminta Kementerian Pertahanan tidak memaksakan diri menggunakan pinjaman luar negeri untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia. Meskipun dalam rencana anggaran kementerian yang sudah disetujui DPR, ada rencana penambahan sebesar Rp 50 triliun.
"Rencana membeli alutsista harus benar-benar realistis dan jangan terlalu dipaksakan," katanya melalui pesan pendek, Jumat, 12 Agustus 2011. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan akan menggunakan pinjaman luar negeri sebesar US$6,5 miliar atau setara Rp 50 triliun untuk pembelian alutsista.
Hasanudin mengatakan, dalam rencana anggaran kementerian periode 2010-2014, memang disepakati penambahan untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 50 triliun. Penambahan anggaran dilakukan bertahap mulai 2011 sebesar Rp 11 triliun, lalu berturut-turut Rp 12 triliun (2012), Rp 13 triliun (2013) dan Rp 14 triliun (2014).
Namun kenyataannya, untuk merealisasikan penambahan anggaran itu tak mudah. Sebagai contoh tahun ini, dari penambahan sebesar Rp 11 triliun yang diproyeksikan, hanya terealisasi sebesar Rp 4,485 triliun yang diperoleh dari APBN-Perubahan. "Tidak terpenuhinya anggaran itu karena uangnya memang tak ada," katanya.
Dengan keuangan pemerintah yang terbatas seperti tahun ini, pemerintah, kata Tubagus, diharapkan lebih jeli dalam memilih alutsista sesuai prioritas. Hasanudin menyarankan pemerintah sebaiknya fokus membeli alutsista untuk pengamanan perbatasan, patroli laut dan patroli udara di daerah-daerah yang dikategorikan rawan.
