TEMPO Interaktif, Jakarta: Karena lingkungan merupakan hak sosial, perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika ada kebijakan pemerintah yang diperkirakan bisa merusak lingkungan, seperti pembuatan jalan atau reklamasi, publik berhak memperkarakannya ke pengadilan dengan menggunakan hukum administrasi negara. Demikian disampaikan Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung (MA), di Jakarta, Jumat (12/12).Selama ini, kata Bagir, pelanggaran lingkungan seperti pencemaran dan perusakan hanya dilihat dari segi pidana yang berakhir pada penjara saja. Padahal, masalah lingkungan bisa diselesaikan secara perdata dengan menuntut ganti rugi atau melalui class action. "Pemerintahpun bisa dituntut dengan menggunakan hukum administrasi negara," kata Bagir. Saat ini, untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan, MA sudah membuat surat edaran kepada seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengenai jenis-jenis perkara yang harus mendapat perhatian khusus, termasuk masalah pencemaran lingkungan. Semua pengadilan diharuskan menunjuk hakim yang sudah dilatih menangani perkara lingkungan untuk menangani perkara lingkungan yang ada. Selain itu, MA juga melatih sekitar 850 hakim dan 350 jaksa untuk menangani perkara lingkungan. "Ini dipersiapkan untuk menangani perkara lingkungan yang bisa terjadi kapan dan dimana saja," kata Bagir. Sunariah - Tempo News Room