TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menagih komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah masalah di perbatasan. "Dari rencana aksi Rp 4,3 triliun untuk 2012, baru 16 persen yang terakomodasi dalam rencana kerja lembaga atau Rp 699,5 miliar," kata Gamawan saat membuka acara Rapat Kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan di kantor kementerian Jakarta, Rabu, 20 Juli 2012.
Menurut Gamawan, sampai saat ini daerah belum fokus atau berorientasi ke kawasan perbatasan. Misalnya, ada kementerian yang hanya membangun kantor wilayah di wilayah perbatasan, padahal ini merupakan tugas utamanya. "Kami minta supaya mereka mengarahkan anggaran kepada hal-hal yang memang dibutuhkan secara riil di wilayah perbatasan," kata Gamawan.
Sarana dan prasarana pos lintas batas di beberapa titik perbatasan juga belum memadai. Seperti di Aruk, Nanga Badau, Entikong di Kalimantan Barat, Mota'ain di NTT, dan Skow di Papua.
Gamawan menilai lembaga terkait belum mengarahkan prioritas pembangunan prasarana pendukung pos lintas batas di daerah ini. Ia mencontohkan, dana alokasi khusus sebesar Rp 22 triliun untuk 2012 hanya teralokasi 0,5 persen untuk pembangunan sarana dan prasarana.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan pembangunan sarana dan prasarana jalan di wilayah perbatasan juga sangat diperlukan, terutama di perbatasan Indonesia-Malaysia. "Terutama untuk konteks keamanan dan kebutuhan patroli," katanya.
Rencana pembangunan jalan bisa dilakukan bersama pihak ketiga atau swasta. Sebagai kompensasi, pihak swasta akan mendapatkan konsesi lahan produktif.
