Polisi Tak Izinkan Main Petasan Selama Ramadan

Reporter

Editor

Rabu, 20 Juli 2011 10:37 WIB

Polisi memeriksa warung yang menjual petasan di kawasan Pasar Bulu, Semarang, Kamis (20/8). Meski telah dilarang, penjualan petasan kian marak seiring datangnya bulan Ramadhan. Foto: TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mabes Polri akan mengelar operasi petasan selama Ramadan hingga Lebaran. Bahkan, sepuluh hari menjelang bulan Ramadan, operasi pemberantasan petasan telah mulai digerakkan. "Sekarang sudah mulai dilakukan," kata Juru Bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton, Rabu, 20 Juli 2011.

Menurut dia, para Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Resor, dan Kepala Kepolisian Sektor sudah diinstruksikan untuk memberantas petasan di wilayah mereka masing-masing. "Polisi hanya mengizinkan kembang api beredar di masyarakat," kata Anton.

Para penjual dan distributor petasan yang terjaring operasi akan ditindak berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang perizinan bahan peledak. "Bahwa masyarakat harus memiliki izin dalam penyimpanan bahan peledak," kata Anton. "Pengedar petasan bisa dijatuhi sanksi penjara lima tahun."

Menanggapi tindakan organisasi massa yang juga kerap melakukan operasi menjelang Ramadan, Anton mengatakan pihaknya juga telah menginstruksikan kepada seluruh Kepolisian Daerah (Polda) agar berkoordinasi dengan mereka. "Misalnya FPI di Jakarta berkoordinasi dengan Polda Metro," kata Anton.

Menurut Anton, teknis pelaksanaan operasi petasan maupun bentuk koordinasi dengan ormas diserahkan pada masing-masing Kepolisian Daerah.

ATMI PERTIWI

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

14 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

15 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

21 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya