Soal BPJS, DPR Minta Wapres Tegur 8 Menteri

Reporter

Editor

Senin, 18 Juli 2011 20:03 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Wakil Presiden Boediono tak sungkan menegur delapan menteri wakil pemerintah dalam pembahasan rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dewan merasa gerah dengan berlarut-larutnya pembahasan tersebut. "Kami sampaikan ke Wapres agar menegur menteri-menteri terkait," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR, usai menghadiri rapat konsultasi dengan Wakil Presiden, Senin 18 Juli 2011.

Delapan kementerian yang bertugas mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS, antara lain: Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Sosial.

Rapat konsultasi dengan wakil presiden dihadiri lima pemimpin DPR, masing-masing Marzuki Ali, Pramono Anung, Taufik Kurniawan, Anis Matta, dan Priyo Budi Santoso. Dalam pertemuan itu, DPR sepakat untuk memperpanjang masa pembahasan RUU BPJS hingga masa sidang berikutnya.

Dalam pertemuan itu juga, Priyo mengatakan, pemimpin DPR menyampaikan penilaian terhadap pemerintah yang dianggap kurang serius merampungkan pembahasan rancangan. Hal itu tampak ketika pemerintah dua kali menunda pembahasan dengan alasan sedang ada rapat kabinet, padahal ternyata hanya rapat koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan. "Pimpinan DPR melihat pemerintah angin-anginan, tidak serius. Pak Wapres kaget, dan menyatakan pemerintah serius," kata Priyo.

Karenanya, kata Priyo, kendati DPR sepakat memberikan perpanjangan waktu pembahasan RUU BPJS, Wakil Presiden Boediono tetap mengusahakan komunikasi dengan 8 menteri untuk bisa merampungkan pembahasan hingga akhir masa sidang keempat pada Jumat 22 Juli 2011 mendatang. "Wapres prinsipnya setuju. Beliau akan menggunakan 4 hari yang tersisa untuk mencoba mencari solusi dengan tim pemerintah," kata dia.



MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

17 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya