TEMPO Interaktif, Bandung - Forum Komunikasi Komite Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung menolak mobilisasi pelatihan bela negara bagi seluruh siswa baru di tempat militer. Pelatihan yang dimulai sejak kemarin itu diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung berdasarkan kesepakatan kepala sekolah.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung, Muhammad Husni Thamrin, ada dua alasan penolakan mereka. Pertama, rencana itu hanya disetujui sepihak oleh kepala sekolah tanpa pembahasan dengan pengurus komite sekolah. Kedua, terkait biaya pelatihan sebesar Rp 175 ribu per siswa baru itu dinilai memberatkan orang tua.

"Kami setuju saja dengan pelatihan itu, tapi jangan dimobilisasi ke tempat militer. Kenapa tidak di sekolah saja lalu kita datangkan pelatihnya," katanya kepada Tempo, Kamis, 14 Juli 2011.

Forum Komunikasi Komite Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung hari ini menggelar rapat yang mengundang pengurus Komite Sekolah SMK Negeri 15. Pembahasan dimulai dari masalah pelanggaran penerimaan siswa baru hingga pelatihan bela negara. "Kami akan membulatkan suara penolakan pelatihan itu," ujarnya. Keputusan itu selanjutnya akan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Bandung Dedi Darmawan mengatakan pelatihan yang melibatkan seluruh SMA dan SMK Negeri itu baru dimulai tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dilakukan masing-masing sekolah, saat ini pelatihan dipusatkan di institusi militer. "Latihan berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008, isinya termasuk bela negara," ujarnya.

Pelatihan ini wajib diikuti seluruh siswa baru SMA dan SMK Negeri. Dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah. "Jadi, kalau ada siswa yang nggak ikut, rugi, karena sudah dianggarkan," katanya. Pelatihan dipusatkan di institusi militer itu karena fasilitas sekolah, seperti kamar mandi, dianggap kurang untuk menampung seluruh peserta.

Menurut Dedi, pihaknya dan seluruh kepala sekolah sepakat membuat pelatihan itu dengan metode dan materi yang seragam. Biaya pun ditetapkan sebesar Rp 175 ribu per siswa. Pelatihan itu berlangsung selama 4 hari 3 malam.

Dari lembaran jadwal pelatihan yang diperoleh Tempo, pelatihan dimulai 11 Juli hingga 10 Oktober 2011. Setiap periode pelatihan diikuti dua sampai tiga sekolah. Sekolah pertama yang ikut pelatihan itu adalah SMAN 3 dan SMKN 11. Tempat pelatihan itu di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat Hegarmanah dan Rindam Secaba Angkatan Darat di Bihbul, Ujung Berung.

Wakil Kepala SMAN 3 Bidang Manajemen Mutu, Firmansyah, mengatakan pelatihan dimulai kemarin hingga Jumat mendatang. Beberapa materi bela negara dan kedisiplinan yang diajarkan berupa materi tertulis dan latihan fisik. Misalnya pelajaran agama hingga latihan baris-berbaris. "Ini untuk membentuk perubahan mental supaya tidak cengeng dan lebih percaya diri," katanya.

Ketua Forum Orang Tua Siswa Dwi Subawanto mengatakan jika kebijakan bela negara itu mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional, harusnya biaya pelatihannya ditanggung oleh pemerintah, bukan orang tua.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji menyatakan hal yang berbeda. Pelatihan kepemimpinan siswa belum ditetapkan Dinas. "Masih dirancang hingga 3 bulan ke depan, belum tahu akan kerja sama dengan siapa," katanya.

Pelatihan itu, lanjutnya, hanya untuk menyiapkan kader Organisasi Siswa Intra Sekolah. Pesertanya pun tak wajib seluruh siswa baru, melainkan 2-5 orang sesuai pilihan sekolah. Soal daftar gelombang peserta pelatihan itu, Oji membantah kebenarannya jika tidak ada tanda tangan pejabat Dinas Pendidikan. "Jadwal itu tidak berlaku," katanya.

ANWAR SISWADI