Bendahara Umum dan anggota Fraksi Partai Demokrat M. Nazaruddin, bersama Ketua Departemen Bidang Hukum Partai Demokrat Benny Kabur Harman (kanan) dan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul (kiri). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Departemen Bidang Hukum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai pers saat ini sudah tidak lagi jernih dan berimbang mengabarkan berita. Dia memberi contoh gencarnya pemberitaan kasus suap wisma Atlet SEA Games XXVU, Jakabaring, Palembang, yang menyeret nama bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.
Pemberitaan yang tak putus-putus itu menurut Benny menohok dan menghancurkan eksistensi Partai Demokrat sebagai partai penguasa. "Banyak tersangka dan terpidana lari ke Singapura pers diam saja. Sekarang giliran kader Partai Demokrat, pers begitu bersemangat," kata Benny di Gedung DPR, Rabu, 13 Juli 2011.
Menurut Benny, pemberitaan Nazaruddin yang dikabarkan melarikan diri ke Singapura dan sejumlah negara ASEAN lainnya terlalu berlebihan. "Terhadap kader partai lain kok pers tutup mata, Ini sama-sama maling kok kalian tutup mata?" kata Ketua Komisi Hukum DPR ini kepada wartawan.
Benny menuduh media masa digunakan untuk kepentingan politik. "Pers sekarang cenderung diperalat kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu," katanya lagi.
Benny juga menuding pers kerap tak bertanggung jawab menggunakan kebebasan. Padahal, dalam melaksanakan tugasnya, media massa harusnya disertai pertanggungjawaban. "Pers harusnya tunduk pada proses demokrasi dan batasan hukum. Kalau demokrasi disalahgunakan, akan merusak demokrasi itu sendiri," kata Benny.
