TEMPO Interaktif, Surabaya:Panglima TNI Jenderal Endriatono Sutarto menegaskan, siapa pun yang menodai perjanjian damai di Aceh, bakal diperlakukan sebagai kriminal. Pelanggaran itu, jelas dia, akan dihadapi bersama oleh pasukan TNI dan mayoritas tokoh Gerakan Aceh Merdeka. Saat bertemu wartawan di Kodam Brawijaya, Surabaya, Minggu (15/12) siang, Sutarto melihat ada segelintir orang yang tidak ingin kekerasan berhenti di daerah Serambi Mekah itu. “Hanya ada satu dua yang tidak mendukung. Itu biasa,” ujar dia. Sutarto pun menegaskan, “Kalau ada yang menyempal dari perjanjian itu, maka kita hadapi bersama." Sebelum kesepakatan damai pemerintah Indonesia dan GAM yang terjalin di Jenewa, 9 Desember lalu, pimpinan TNI sering mengkhawatirkan ketaatan gerilyawan GAM untuk menghentikan permusuhan. Pasalnya, tidak ada hirarki yang ketat di organisasi tersebut. Lagi pula terbukti GAM tidak utuh. Ada sejumlah faksi yang bertindak sendiri-sendiri. Sutarto memastikan posisi pasukan TNI tidak lagi ofensif pasca perdamaian itu dan tidak lagi memburu GAM. Ini dibuktikan dengan penarikan mundur pasukan militer dari kawasan rawa-rawa Desa Cot Trieng, Aceh Utara, setelah dikepung beberapa minggu karena diyakini sebagai markas GAM. “Pasukan TNI hanya membalas jika diserang,” ujarnya. Penarikan mundur dari Cot Trieng itu merupakan upaya pimpinan TNI untuk mengembalikan kepercayaan di mata GAM. Setelah penandatanganan damai di Jenewa, Panglima TNI menyatakan pasukannya tidak lagi melihat GAM sebagai musuh. “Tapi sebagai saudara untuk mengembalikan Aceh pada kehidupan yang normal. Kami sudah mempelopori pengembalian kepercayaan itu,” ujarnya. Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Djali Yusuf juga mengukuhkan pernyataan Sutarto. Dia menjelaskan posisi pasukan TNI adalah operasi defensif. “Hanya melakukan patroli. Tidak lagi mencari dan menyerang mereka seperti terjadi selama ini,” ujar Djali. Dia juga menilai sampai saat ini tidak terlihat adanya ancaman keamanan terhadap Presiden Megawati Soekarnoputri yang berencana mengunjungi Aceh pada 17-18 Desember ini. “Bismillah, pasti aman,” ujarnya. Selanjutnya, Djali mengungkapkan TNI telah memilih 50 perwira untuk duduk dalam Komisi Keamanan Bersama, sebagai realisasi perjanjian damai di Jenewa. Tapi, menurut Sutarto, terlebih dulu akan dibentuk Working Group. Wadah ini akan menjabarkan realisasi perdamaian di Aceh, termasuk pembentukan Komisi Keamanan Bersama. Sebanyak 10 perwira TNI dan Polri ditunjuk untuk duduk di Working Group. “Tapi GAM belum mengirimkan utusan,” ujar Djali. Seperti diketahui Working Group termasuk pembentukan Komisi Keamanan Bersama tersebut akan beranggotakan utusan TNI dan Polri, GAM juga delegasi dari Henry Dunant Centre, yang diantaranya terdiri dari pensiunan militer dari Thailand dan Filipina. Sedang pembentukan komisi itu untuk memantau pelaksanaan perdamaian di Aceh, termasuk perlucutan dan penggudangan senjata GAM yang akan dilakukan Henry Dunant Centre. Lebih jauh Panglima TNI tidak melihat adanya permainan tangan-tangan asing dalam penyelesaian konflik di Aceh. Sutarto memahami keterlibatan Henry Dunant Centre semata-mata sebagai fasilitator. Begitu pula pemantau perdamaian dari negara luar sepenuhnya datang sebagai individu. “Bukan atas nama negara mereka. Inilah yang membedakan penyelesaian Aceh dengan Timor Timur,” ujar Sutarto. Mengenang kisah lepasnya Timor Timur, Sutarto melihat saat itu kekuatan asing justru sebagai pemain utama. Panglima TNI juga menyinggung isu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusian oleh prajurit TNI di masa lalu. Dia mempersilahkan kalau desain perdamaian di Aceh sejak awal dirancang untuk menangani masalah itu. "Kalau tujuan perjanjian damai itu perlu tindakan rekonsilisasi atau tindakan hukum terhadap yang melanggar, ya silakan. Tapi kalau justru mempersulit, mengapa kita memaksanakan diri? Itu kan bisa dilakukan di lain waktu yang lebih pas," katanya. Sementara itu, Gerakan Aceh Merdeka mengatakan sedikitnya enam orang tewas terbunuh oleh TNI pasca penandatanganan perjanjian damai di Jenewa. Juru Bicara sayap militer GAM, Sofyan Daud, yang dihubungi Tempo News Room melalui telepon genggamnya, Minggu (15/12) malam, mengatakan, keenam korban itu tewas setelah TNI melakukan operasinya di Aceh Timur dan Barat 10 Desember. Selain korban tewas, Sofyan memperkirakan masih ada 14 orang lain yang belum diketahui nasibnya, menyusul operasi yang dilakukan TNI di Kecamatan Idi, Aceh Timur, dan daerah perbatasan Aceh Besar dan Aceh Barat. GAM, lanjut Sofyan, sedang menarik semua kekuatannya ke markas untuk menyikapi perjanjian damai yang telah ditandatangani. “Bahkan yang punya senjata-senjata kami buatkan tempat di markas untuk menyimpan senjatanya,” kata dia. Dikatakannya, langkah yang diinstruksikan sejak 11 Desember yang lalu itu diambil guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, TNI yang membuat, dituduh GAM yang membuat,” ujar Sofyan. Selain penempatan personil GAM ke markas di semua wilayah, banyak dari personel itu yang juga kembali ke masyarakat. Menurut Sofyan, ini mengingat terbatasnya persenjataan gerakan itu. Dijelaskannya, pihaknya mempunyai sekitar 17 ribu personel di setiap wilayah, dari 17 wilayah yang ada. Dari kekuatan sebesar itu, hanya sekitar 2.000 yang memiliki senjata api. Oleh karena itu, untuk menyikapinya sebagian dari mereka dikembalikan ke masyarakat dan siap dipanggil sewaktu-waktu. (Adi Sutarwijono dan Deddy Sinaga-Tempo News Room)