TEMPO Interaktif, Kendari:Pasca kepemimpinan Gubernur La Ode Kaimoeddin, yang masa jabatannya akan berakhir 23 Desember mendatang, Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan dipimpin seorang careteker. Dalam pekan ini, siapa yang bakal ditunjuk pemerintah pusat sebagai pejabat careteker akan diumumkan. "Hasil pertemuan saya dengan Mendagri Hari Sabarno, sekitar empat hari lalu, menyimpulkan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk mengangkat seorang careteker sebagai pelaksana pemerintahan hingga gubernur baru ditetapkan nanti," kata La Ode Kaimoeddin, dalam jumpa pers, di rumah jabatan Gubernur Sultra, di Kendari, Minggu (15/12). Disebutkan, keputusan pemerintah pusat itu diambil setelah mencermati perkembangan yang terjadi pasca pemilihan gubernur yang dilaksanakan DPRD Sultra, pada 21 November lalu. Dalam proses itu banyak ditemukan indikasi terjadinya praktek politik uang yang dilakukan oleh sejumlah wakil rakyat bersama salah seorang calon gubernur. Mengenai siapa yang nantinya ditunjuk pemerintah pusat sebagai pejabat careteker, saat ini masih sedang digodok. Namun, Kaimoeddin memastikan, dalam pekan ini, keputusan tentang siapa caretaker tersebut sudah keluar. Menurut dia, pertimbangan lain yang digunakan pemerintah pusat sehingga menunjuk caretaker adalah hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Dalam hal ini, mereka telah memiliki sejumlah bukti akurat mengenai kepastian terjadinya politik uang dalam proses pemilihan gubernur. "Dari laporan yang saya terima, Kejati Sultra sudah memiliki data tentang siapa-siapa saja di antara anggota DPRD yang akan dijadikan saksi dan tersangka dalam kasus politik uang itu," tandas dia. Berdasarkan hal tersebut, lanjut Kaimoeddin, pihaknya minta agar Mendagri berhati-hati sebelum mengambil keputusan untuk melantik Gubernur Baru Sultra. Kaimoeddin menambahkan, seyogianya DPRD Sultra lebih mengedepankan proses hukum dibanding proses politik. Sebab, kedua hal itu tak bisa dijalankan secara bersamaan. Menurut dia, bila proses hukum didahulukan, nantinya DPRD Sultra tak lagi akan memperoleh kendala dalam pelaksanaan proses politik. (Dedy Kurniawan-Tempo News Room)