Polisi Tembak Warga, Kapolda Diminta Tanggung Jawab  

Reporter

Editor

Senin, 4 Juli 2011 15:05 WIB

AP/Felipe Dana

TEMPO Interaktif, Makassar - Keluarga Halisan alias Bagong minta Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan-Barat Inspektur Jenderal Johny Wainal Usman, bertanggung jawab terhadap kematian Halisan yang ditembak oleh oknum polisi dari Polsek Makassar.

Salah satu keluarga korban, Anto, mengatakan Halisan ditembak di alis sebelah kiri tembus otak belakang. "Ini merupakan pembunuhan murni, yakni dengan sengaja oknum polisi itu menembak korban," kata Anto, di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Senin 4 Juli 2011.

Anto, bersama keluarga lainnya, mengadukan tindakan semena-semena anggota polisi ini ke LBH. Pihak keluarga meminta bantuan LBH untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Anto menegaskan, selama ini korban tidak pernah terlibat masalah dengan anggota polisi.

Namun, saat polisi yang datang mengamankan balapan liar di Jalan Veteran Selatan, justru korban yang dijadikan sasaran oleh anggota polisi tersebut. "Sebenarnya korban pada malam itu ingin menghentikan aksi balap liar. Sebab, kemenakannya satu bulan lalu tewas karena ikut balapan liar. Tapi, dia justru jadi korban penembakan," kata Anto.

Pada Sabtu malam lalu, 2 Juli 2011, Halisan tewas ditembak anggota Polsek Makassar, di Jalan Veteran Selatan, tepat di depan toko Tanete. Saat itu, anggota polisi yang tidak mengenakan pakaian dinas tersebut datang untuk mengamankan balapan liar.

Menurut saksi mata AC, sekitar pukul 12.00, sekitar 5 anggota polisi berpakaian hitam memegang pistol mengejar korban mulai dari perbatasan Jalan Rappocini sampai di depan toko Tanete. Tepat di depan toko Tanete, korban dikepung dan anggota polisi lainnya memukul korban sampai jatuh. Saat terjatuh, korban dipegang di bagian lehernya lalu ditembak. "Saya lihat korban terkapar bersimbah darah," kata AC.

Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib menegaskan, kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum polisi ini menjadi peringatan bagi Kapolda. Sebab kasus penembakan ini bukan kasus pertama kalinya yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. "Kami minta Kapolda menindak tegas anggotanya yang menyalahi penggunaan senjata api," kata Muttalib.

SAHRUL

Berita terkait

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

14 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

30 hari lalu

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.

Baca Selengkapnya

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

36 hari lalu

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.

Baca Selengkapnya

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.

Baca Selengkapnya

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.

Baca Selengkapnya

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.

Baca Selengkapnya

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.

Baca Selengkapnya

Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

8 Juli 2017

Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

Keduanya menyepakati bentuk pertanggungjawaban Guyum setelah menampar adalah meminta maaf secara tertulis kepada Fery, institusi, dan PT Angkasa Pura.

Baca Selengkapnya

Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

8 Juli 2017

Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

Jumat malam, polisi melepas Guyum setelah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman dengan Fery.

Baca Selengkapnya

Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

8 Juli 2017

Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

Guyun mengaku salah dan meminta maaf atas penamparan yang dilakukannya. "Proses damai berjalan lancar tanpa ada intervensi pihak manapun."

Baca Selengkapnya